Kepala TETO: Taiwan Tidak Pernah Dikuasai Komunis China

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, daratan China juga ikut merasakan ketegangan antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Puncak dari ketegangan ini adalah Perang Saudara 1949 yang dimenangkan Partai Komunis China (PKC) yang dipimpin Mao Tse-tung.

Kalah dalam perebutan kekuasan, Partai Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek menarik diri dari daratan China dan memindahkan pusat pemerintahan Republik China ke Taiwan yang sebelumnya sempat dikuasai Jepang dari 1895 hingga 1945. Adapun PKC dan Mao Tse-tung mendirikan Republik Rakyat China (RRC) di daratan China yang sudah ditinggalkan Chiang Kai-shek.

Kalah dalam Perang Saudara 1949 tidak langsung membuat Republik China kehilangan pengaruh di dunia internasional. Hingga 1971, Republik China menduduki kursi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan tercatat sebagai satu dari lima negara pendiri PBB.

Namun di tahun 1971 itu terjadi perubahan besar dalam lanskap Perang Dingin, setelah Amerika Serikat memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan RRC. Sejalan dengan itu, PBB melalui Resolusi Majelis Umum 2578 merestorasi posisi RRC sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan menggusur perwakilan Chiang Kai-shek.

Hubungan Indonesia dan Republik China atau Taiwan pun terganggu oleh doktrin One China Policy yang mengharuskan Indonesia hanya mengakui RRC.

Kepada Majalah RMOL yang menemuinya,Kepala Taipei Economic and Trade Office (TETO), John C. Chen, menjelaskan hubungan Indonesia dan Taiwan yang terbilang unik, dan menyampaikan perkembangan mutakhir mengenai ketegangan negara itu dengan RRC.

Berikut petikannya:

Hubungan antara Indonesia dan Taiwan cukup menarik untuk diamati. Bisa Anda jelaskan secara rinci?

Memang tidak ada hubungan diplomatik di antara kedua negara kita. Namun sebenarnya substansi hubungan kedua negara cukup erat. Kantor kami ini (TETO) sudah berdiri lebih dari 41 tahun. Selama masa itu cukup banyak program bilateral yang kita lakukan, dan sukses. Terutama di sektor pertanian.

Kami memiliki misi teknik pertanian di Indonesia. Jumlah petani yang mendapat keuntungan dari program-program yang dijalankan misi ini cukup tinggi, mencapai puluhan ribu petani. Tugas utama dari misi ini adalah mengembangkan ide-ide pertanian modern, dari mulai urusan irigasi sampai pemasaran. Mereka juga memberikan pelatihan kepada kelompok petani agar memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai.

Menurutnya, sebelum tim teknis kami meluncurkan program itu dan mengajarkan kepada petani untuk menanam asparagus, kebanyakan petani di tempat itu tidak memiliki pekerjaan yang formal. Mereka menghabiskan banyak waktunya untuk menyabung ayam.

Setelah mereka memperlajari bagaimana cara menanam asparagus, kini mereka memiliki pendapatan yang bagus. Ini program yang sangat berhasil.

Apakah ini proyek yang baru?

Bukan, ini mulai dikerjakan beberapa tahun lalu, tetapi sampai sekarang masyarakat disana masih menanam asparagus.

Ada cukup banyak program kerjasama antara Indonesia dan Taiwan sebetulnya. Selain itu juga ada kerjasama di sektor pendidikan, program pendidikan vokasional tenaga terampil.

Bagaimana dengan investasi Taiwan di Indonesia?

Sejauh ini Foreign Direct Investment (FDI) mencapai 17 miliar dolar AS. Sementara investasi yang tidak langsung tidak terhitung. Ada banyak perusahaan Taiwan yang berinvestasi di Indonesia melalui cabang-cabang mereka di Hong Kong dan Singapura, termasuk Virgin Island.

Apakah kenyataan bahwa Indonesia dan Taiwan tidak mempunyai hubungan diplomatik menjadi masalah dalam menjalin hubungan?

Untuk beberapa hal, iya (menjadi masalah). Tetapi saya lebih ingin mengatakan bahwa walaupun tanpa hubungan diplomatik, substansi dari hubungan kedua negara sangat bagus. Tetapi, tentu saja ketiadaan hubungan formal menjadi masalah.

Beberapa badan pemerintahan reluctant (tidak ingin) menjalin hubungan dengan kami karena ketiadaan hubungan diplomatik ini. Mereka selalu mengatakan satu alasan: One China Policy.

Kepada pejabat-pejabat yang seperti itu saya selalu menyampaikan kasus-kasus di beberapa negara lain, seperti Singapura dan Vietnam. Saya katakan, di negara-negara itu mereka juga memiliki One China Policy. Namun di saat bersamaan mereka memiliki kebijaksanaan menemukan ruangan yang cukup dalam melakukan manuver demi membangun kerjasama dan menjalin hubungan yang dekat dengan pejabat-pejabat dari Taiwan.

Sementara di Indonesia, beberapa, atau saya bisa katakan cukup banyak juga pejabat yang tangan dan kaki mereka terikat pada One China Policy, yang semestinya tidak perlu.

Jadi situasinya cukup lucu juga, ya. Ada lembaga pemerintah yang bisa bekerjasama dengan Taiwan, dan ada yang tidak mau bekerjasama?

Benar. Beberapa lembaga pemerintah bahkan ketika memiliki kebutuhan mereka akan mengambil inisiatif untuk mendekati kami.

Sementara ada kementerian, sejujurnya, seperti Kementerian Kesehatan, ketika saya berbicara dengan pejabat-pejabatnya bahwa Taiwan termasuk yang sangat bagus dalam hal pelayanan kesehatan, dan karena kami memiliki banyak hal yang dapat kami bagi dengan Indonesia, mereka bersikeras dengan mengatakan bahwa mereka terikat pada One China Policy sehingga tidak bisa melakukan kerjasama dalam konteks G to G.

Disebutkan bahwa di Taiwan ada sekitar 250 ribu pekerja Indonesia. Apakah angka ini flat, atau mengalami peningkatan akhir-akhir ini?

Ya, angka ini relatif flat.

Mereka bekerja di sektor apa saja?

Sektor konstruksi adalah salah satu area, selain sebagai pembantu rumah tangga, perawat senior citizen. Pelayanan mereka memuaskan.

Apakah ada persoalan?

Sulit untuk menghindar dari persoalan ketenagakerajaan. Tetapi di Taiwan, tingkat kepuasaan pekerja dan pihak yang mempekerjakan sangat tinggi.

Beberapa waktu lalu ada berita tentang kapal berbendera Taiwan yang memasuki perairan Indonesia membawa obat-obatan terlarang. Bisa Anda jelaskan?

Hal itu terjadi baru-baru ini, setahu saya tahun lalu. Itu memang kapal dari Taiwan. Tetapi kebanyakan barang yang dibawanya dari China. Kami tidak yakin dari mana master mind kejadian ini.

Menurut Anda bagaimana Indonesia dan Taiwan bisa mencapai hubungan diplomatik yang formal?

Sejauh ini, untuk saat ini, hal itu tidak dapat dibayangkan. Karena hubungan Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC) sangat dekat.

Apakah bisa dikatakan bahwa hubungan Indonesia dan RRC semakin dekat?

Dalam beberapa hal, iya. Tetapi, walaupun tidak semakin dekat, tetap saja tekanan yang diberikan Republik Rakyat China sangat besar, sehingga tidak mungkin dan tidak dapat dibayangkan kedua negara kita dapat menjalin hubungan diplomatik.

Pada Kongres Partai Komunis China (PKC) ke-19 tahun lalu, Sekjen PKC yang juga Presiden RRC Xi Jinping memberikan penekanan pada isu Taiwan, bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari RRC. Bagaimana perasaan Anda mengenai hal ini?

Retorika mereka dalam dua hingga tiga dekade ini selalu sama. Satu-satunya perbedaan adalah pace dari retorika itu, apakah tinggi, moderat, atau rendah. Tone retorika selalu sama, bersikeras bahwa Taiwan adalah bagian dari China, dan Taiwan bukan negara asing bagi mereka, dan seterusnya.

Retorika seperti itu merefleksikan pikiran mereka yang sempit.

Taiwan tidak pernah berada di bawah kekuasaan dari apa yang disebut sebagai Republik Rakyat China (RRC). Pemerintahan Taiwan saat ini harusnya ditelusuri ke era Republik China di daratan China pada 1912. Ini berarti pemerintahan ada jauh lebih lama daripada pemerintahan yang sekarang ada di daratan China.

Satu-satunya perbedaan adalah soal teritori. Sebelumnya, kami memiliki wilayah yang sangat luas, mencakup keduanya, Taiwan dan daratan China. Tetapi setelah pemerintahan Republik China dikalahkan oleh kaum komunis (pada 1949), pemerintahan Republik China mundur dan merelokasi diri ke Taiwan.

Jadi, satu-satunya yang berbeda hanya soal ukuran teritori. Sejauh ini, Republik China tidak musnah, dia masih ada dan berdiri tegak.

Kaum komunis di daratan China dengan bantuan Rusia (Uni Soviet) dan kesalahan dukungan Amerika Serikat menjadi sangat besar. Tetapi yang jelas, mereka (komunis China) tidak pernah menguasai Taiwan. Tidak pernah. Pemimpin-pemimpin mereka tidak pernah menginjakkan kaki di Taiwan.

Kalau pun mereka mau datang ke Taiwan, mereka harus mendapatkan izin dari pemerintahan kami.

Jadi, apa yang sering dikataan bahwa Taiwan merupakan bagian dari China adalah ide fiksional, tidak faktual.

Mereka berbohong. Dan karena ini berlangsung bertahun-tahun, akhirnya mereka (RRC) percaya pada kebohongan yang mereka katakan sendiri.

Dan karena mereka sangat berpikiran sempit, mereka tidak mau Taiwan mempertahankan status quo.

Alasan mengapa saya mengatakan hal ini, bahkan untuk kasus Korea Utara dan Korea Selatan, walaupun hal-hal yang mendasari perpecahan mereka sama (dengan perpecahan RRC dan Taiwan), mereka saling mengakui satu sama lain.

Juga lihat kasus Jerman Timur dan Jerman Barat, mereka mengakui satu sama lain. Lalu mereka melakukan negosiasi untuk mencapai tujuan di masa depan.

Mengapa China (RRC) tidak melakukan hal ini?

Mereka besar, tetapi Taiwan tidak kecil. Persoalannya hanya kalau kami dibandingkan dengan China (RRC), jadinya jauh lebih kecil dari China (RRC). Tetapi Taiwan tidak kecil.

Dalam hal ukuran, Taiwan ada di tengah-tengah. Masih banyak negara lain anggota PBB yang lebih kecil ukurannya dibandingkan Taiwan. Dalam hal kekuatan militer, Taiwan nomor 19 di dunia. Dalam hal hi tech, Taiwan berada pada kelompok 10 besar dalam daftar. Dalam hal pelayanan kesehatan Taiwan berada di kelompok tiga besar. Dalam hal perikanan, Taiwan nomor satu di dunia.

Perikanan? Bukan Indonesia?

Hahaha (tertawa). Dalam hal pelayanan kemaritiman, Indonesia terbesar di dunia. Tetapi untuk hal kemampuan, masih ada ruang yang harus dikembangkan.

Di sektor perikanan, apakah ada kerjasama antara Indonesia dan Taiwan?

Kita sudah berbicara mengenai kemungkinan menjalin kerjasama di sektor deep-sea water aquaculture. Kami kuat di sektor itu.

Sejujurnya kami menilai Indonesia adalah negara terbaik untuk sektor aquaculture. Permasalahannya hanyalah, Indonesia tidak memiliki ahli yang cukup banyak. Kami dapat membagi keahlian dan menjalin kerjasama.

Kembali ke topik hubungan Taiwan dan China. Apakah Anda melihat bahwa belakangan ini, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China lebih agresif?

Benar. Memang pada dasarnya, retorika yang digunakan sama. Tetapi cara mereka melakukannya lebih kuat kuat.

Apakah secara militer dan juga ekonomi?

Dalam banyak hal. Sebagai contoh baru-baru ini mereka membuka empat rute udara yang mengganggu kami. Ada garis tengah antara kedua negara di Selat Taiwan. Kalau mereka membuka rute itu, M503, ini akan menjadi potensi ancaman bagi Taiwan.

Di masa lalu kami memiliki perjanjian, rute M503 tidak dapat dibuka. Kami memiliki perjanjian yang ditandatangani kedua negara. Tetapi belakangan ini mereka mengambil inisiatif sendiri untuk membuka rute udara itu tanpa menegosiasikannya dengan Taiwan.

Di masa lalu mereka terbang sejauh 6 kilometer dari garis tengah. Tetapi kini mereka terbang mendekati garis tengah.

Jadi garis dan kawasan di Selat Taiwan ini berfungsi seperti Demilitarized Zone (DMZ) di Semenanjung Korea, dimana Anda harus menjaga jarak…

Ya. Betul. Secara simbolis ini mirip dengan DMZ. Sebagai tambahan, rute M503 adalah lintasan dari utara ke selatan. Mereka membuka tiga garis horizontal lain yang terhubung dengan M503.

Pemerintahan Taiwan sangat terganggu dengan hal ini, dan meminta negosiasi. Tetapi mereka terlalu arogan. Itulah cara-cara yang sekarang dilakukan oleh pemerintahan Xi Jinping.

Tidak hanya kepada Taiwan, tetapi juga kepada banyak negara lain. Misalnya, mereka mengubah atol menjadi pulau, dan mengubah pulau itu menjadi pangkalan militer. Dan ketika PBB juga negara-negara sekitar yang terganggu meminta mereka menghentikan aksi sepihak, mereka tidak akan mendengar. Mereka mengatakan mau bernegosiasi, tetapi tidak mengurangi agresivitas mereka.

Bagaimana posisi Taiwan dalam sengketa di Laut China Selatan?

Kami merupakan satu dari enam negara yang mengajukan klaim. Menurut kami dibutuhkan pembicaraan, juga kerjasama eksplorasi untuk sumber alam yang mungkin ada di area ini, serta konservasi lingkungan laut dan sebagainya.

Tetapi, China ngotot dan menolak berbagai hal yang bisa dilakukan bersama untuk meredakan ketegangan di Laut China Selatan.

Bagaimana Anda melihat masa depan pertarungan antara China dan Amerika Serikat? Siapa yang akan menang?

Sulit untuk dikatakan. Mungkin untuk saat ini China terlihat sedikit unggul, terlebih karena kebijakan Presiden Donald Trump menarik diri dari Trans Pacific Partnership (TPP).

Tetapi pikirannya (Trump) juga bisa diubah. Dia baru-baru ini berbicara dengan Australia, India, Jepang dan India untuk membentuk aliansi di antara keempat negara itu, dan disebut Quadruple Alliance atau Aliansi Segi Empat. Ini bukan istilah yang resmi, ini istilah yang digunakan beberapa intelektual. Tetapi terlihat ada nuansa aliansi disana dalam melawan pengaruh China.

Baru-baru ini ada asumsi bahwa empat negara itu mempertimbangkan membentuk kerjasama ekonomi untuk mempromosikan kerjasama infrastruktur dengan negara-negara di kawasan ini untuk menghadapi pengaruh negatif dari apa yang disebut sebagai One Belt One Road (OBOR).

Kini Taiwan juga memiliki kebijakan baru yang disebut New Southbound Policy (Kebijakan Ikatan Selatan Baru). Apakah ini juga untuk menghadapi OBOR?

Tidak. Pertimbangan dasar dari kebijakan ini karena kami melihat peluang di kawasan ini, pada 18 negara yang menjadi partner. Sebagian dari pertimbangan itu karena perusahaan-perusahaan kami di China mencapai titik akhir karena perubahan kebijakan China. Jadi kami harus mengeksplorasi alternatif baru di kawasan ini.

Kami melihat negara-negara di kawasan ini telah menjadi sumber kekuatan baru untuk industri kami. Kami melihat peluang basar yang cukup massif untuk perusahaan dan produk kami. Kami melihat banyak cara menjalin hubungan bilateral seperti dengan Indonesia, Vietnam dan Thailand. Begitu banyak peluang kerjasama bilateral tidak hanya di sektor publik tetapi juga sektor swasta untuk dieksplorasi.

Pemerintah kami menemukan kenyataan bahwa kami membutuhkan panduan untuk mengeksplorasi semua kemungkinan ini secara lebih efisien. Itulah sebab mengapa New Southbound Policy dibentuk.

Sejak diluncurkan dua tahun lalu, respon dari beberapa negara termasuk Indonesia sangat positif.

Tahun lalu saya berkunjung ke Taiwan untuk sebuah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Taiwan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih bersahabat pada umat Muslim di Taiwan. Bagaimana perkembangan hal ini?

Kini lebih banyak perusahaan yang terlibat dalam industri makanan untuk terlibat dalam produk halal. Semakin banyak perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal.

MUI dan NU juga menemukan pasar yang bagus untuk sertifikasi produk halal di Taiwan. Pemimpin MUI dan NU juga sudah dan akan kembali berkunjung ke Taiwan untuk mendirikan kerjasama dengan Taiwan dalam hal sertifikasi makanan halal. [guh]