Warisan Politik Kerajaan Mataram

Pusat kerajaan Mataram tetap mempertah­ankan kebudayaan aristokrasinya sendiri den­gan komunitas terbatasnya yang oleh C. Geerts disebut sebagai komunitas Priyayi. Garis kebi­jakan politis Mataram selalu mengambil lang­kah-langkah tegas bahkan keras terhadap kelompok Islam yang berhaluan keras. Untuk merangkul umat Islam yang terus menerus mengalami perkembangan, baik kuantitatif maupun kualitatif, pihak Keraton membuat insti­tusi khusus tentang pelaksanaan ajaran Islam di dalam pemerintahan. Pemandangan Kra­ton selalu diwarnai dengan kompleks bangu­nan empat dimensi, yaitu unsur Kraton, masjid, alun-alun, dan pasar. Di samping masjid, pihak Kraton juga membuat struktur Pengadilan Agama yang diJawa disebut Qadhi atau dipu­lau-pulau lain disebut "Penghulu." Namun de­mikian, pihak Pesantren yang dipimpin para Kiyai juga membuat institusi social keagamaan khusus untuk lingkungan santri.

Dalam lintasan sejarah Panjang tampak sekali ada kekuatan Tarik menarik antara Kera­ton dan Pesantren di dalam memerebutkan kelompok Abangan yang jumlahnya mayori­tas di dalam masyarakat. Supaya tetap mem­peroleh dukungan dan legitimasi masyarakat, pihak Kraton juga memberi kewenangan ke­pada para ulama untuk mengakses Kraton. Bahkan pengangkatan Raja atau Sultan harus dikukuhkan oleh ulama. Kebijakan Raja yang tidak memberi kewenangan lebih besar kepada kaum Santri didukung oleh pemerintah colonial Belanda. Bahkan ada yang mengatakan garis politis Keraton yang membuat jarak social-poli­tik dengan Kiyai dan para santrinya bagian dari arsitek pemerintah colonial Belanda. Dalam beberapa waktu lamanya pihak Keraton men­jadi bahan nemohan dari kaum Santri karena lebih memperhatikan nasehat-nasehat pemerintah colonial daripada Kiyai yang notabene pemimpin informal masyarakat luas di jawa.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Orde Lama dan Orde baru agaknya melanjut­kan garis politik Kerajaan Mataram yang mer­angkul kelompok Islam "tradisional" dan meno­lak Islam yang prgresif. Selama gerakan Islam menampilkan semarak ritualitas kegamaan maka diizinkan oleh pemerintah. Akan tetapi jika gerakan Islam sudah mulai memasuki ru­ang politik maka pada saat itu berhadapan dengan pemerintah. Sama dengan pemerintah Kerajaan Mataram tidak pernah mau menolerir Islam Politik. Dengan kata lain, mereka hanya ingin menerima Islam sebagai sebuah fenom­ena social keagamaan tetapi menolak Islam sebagai fenomena gerakan politik. Para Kiyai yang dihormati dan dirangkul Islatan ialah mereka yang kooperatif penuh dengan kebijakan pemerintah dan menolak untuk menerima para Kiyai yang memiliki pandangan dan sikap kri­tis, terlebih mereka yang melancarkan gerakan kekuatan politik praktis.

Bebagai akronim dan label menakutkan sep­erti kelompok: Komando Jihad, Pemberontak, NII, Radikalisme, Terorisme, terus digunakan pemerintah saat itu untuk menekan Islam se­bagai kekuatan politik. Memang terbukti tidak sedikit jumlah ulama yang pernah terjerat den­gan tuduhan akronim tadi.