Abhan Misbah: Pelanggaran Yang Sifatnya SARA Itu Tak Bisa Diskualifikasi Calon Kada

Lantas bagaimana Bawaslu menanggapi usulan Menteri Tjahjo itu? Dan apa saja lang­kah antisipasi yang disiapkan Bawaslu untuk menangkal penggunaan isu SARA? Berikut penuturan Ketua Bawaslu Abhan Misbah terkait masalah ini;

Apa tanggapan Anda atas usulan Mendagri tersebut?
Kalau pelanggaran yang si­fatnya SARA itu tidak sampai didiskualifikasi. Yang diskuali­fikasi itu misalnya money poli­tic's yang terstruktur, sistematis dan masif. Penyalahgunaan wewenang, mutasi jabatan, itu diskualifikasi.

Tapi kan isu SARA itu bisa berdampak serius kepada peserta pemilu?
Kami paham. Kami pun be­ranggapan masalah itu sangat krusial. Tapi kan aturannya me­nyatakan demikian (tidak bisa didiskualifikasi). Oleh karena itu isu SARA ini harus diawasi oleh pengawas pemilu dan masyarakat.

Bentuk pengawasannya sep­erti apa yang akan dilakukan Bawaslu?
Pertama, kami melakukan sosialisasi secara masif ke­pada masyarakat tentang laran­gan penggunaan isu SARA. Sosialisasi tersebut dilakukan sebelum atau pun menjelang tahapan pilkada. Kedua, jika upaya pencegahan sudah di­lakukan tapi masih juga muncul pelanggaran, maka pendekatan penegakan hukum akan dilaku­kan secara tegas.

Kalau hanya mengandalkan sosialisasi apa mempan?
Kami kira juga tidak. Makanya pada pertengahan Januari kami akan membentuk pengawas lapangan. Tugas pokok mereka yang pertama adalah ikut men­gawasi sosial media (sosmed). Selain itu kami sudah berker­jasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam men­gantisipasi penyalahgunaan medsos. Kemenkominfo sedang melakukan pemetaan.

Lalu saat ini kami juga sedang koordinasi dengan mabes polri, terutama dengan unit cyber crime-nya untuk merumuskan bagaimana nanti penanganan yang efektif. Semoga saja den­gan bantuan cyber crime penan­ganannya akan lebih efektif.

Kenapa harus kerja sama dengan Polri?
Karena Bawaslu kesulitan mengawasi penyebaran isu SARAmelalui akun medsos yang tidak terdaftar. Sesuai keten­tuan KPU, peserta pemilu harus mendaftarkan akun media sosial miliknya. Masalahnya jumlah yang didaftarkan dan yang tidak terdaftar, lebih banyak yang tidak terdaftar. Terdaftar paling satu, dua, atau tiga, tapi yang di luar itu banyak. Makanya kami butuh bantuan cyber crime untuk mendeteksinya.

Memang SDM Bawaslu tidak bisa diperbanyak supaya bisa mengawasi medsos yang tidak terdaftar itu?
Bawaslu sebagai pengawas hanya punya wewenang untuk mengawasi akun yang terdaftar. Jadi yang terdaftar itu unit kerja Bawaslu yang akan melakukan tindaklanjut. Kalau yang tidak terdaftar, Bawaslu dalam hal ini melaporkan kepada polisi, nanti polisi yang akan melakukan tindaklanjut.

Apakah ada sanksi bagi calon kepala daerah yang pakaimedsos tidak terdaftar?
Calon kepala daerah sendiri bisa dijerat dengan sanksi pi­dana, apabila terbukti menggu­nakan akun medsos yang tidak terdaftar di KPU. Nanti cyber crime yang melacak, membuk­tikan, dan menindak temuan itu. Tetapi terkait dengan cyber ini tidak sampai didiskualifikasi.

Lalu bagaimana kesiapan Bawaslu untuk menghadapi pilkada sejauh ini?
Pertama jajaran kami penye­lenggara di tingkat kecamatan sudah selesai. Panwas kecama­tan sudah. Kemudian sekarang dalam rangka pembentukan pengawas seluruh lapangan. Nanti pengawas lapangan akan dibentuk pada pertengahan Januari, karena memang aturan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) membatasi masa kerja pengawas lapangan, yaitu hanya enam bulan.

Untuk pengawas saat pe­mungutan bagaimana?
Nanti saat hari pemungutan juga ada pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jadi nanti masing-masing TPS akan ada pengawasnya. Tapi diben­tuknya nanti, jelang hari pemun­gutan suara. Soalnya masa kerja pengawas TPS ini adalah 20 hari sebelum pemungutan, dan tujuh hari setelah pemungutan. Jadi di masing-masing TPS nanti ada pengawas TPS, dan ada saksi dari masing-masing pasangan calon. Itu kira-kira kesiapan dari lembaga kami. ***