WAWANCARA

Alfred Sitorus: Penyerobotan Trotoar Sudah Sampai Jantung Ibu Kota, Mulai Pemotor, PKL Dan Juga Toko

Kamis, 27 Juli 2017, 10:24 WIB
Alfred Sitorus: Penyerobotan Trotoar Sudah Sampai Jantung Ibu Kota, Mulai Pemotor, PKL Dan Juga Toko
Alfred Sitorus/Net
rmol news logo Aksi pria ini menghadang pengendara motor yang me­lintas di trotoar sempat menjadi viral di ranah medsos. Aksi Alfred menyedot perhatian publik, di tengah macet dan semerawutnya jalan di ibu kota.

Sejatinya tujuan aktivis pem­bela hak pejalan kaki ini hanya satu, hanya menginginkan lahan trotoar yang diperuntukan bagi pejalan kaki tidak diserobot. Berikut penuturan Alfred Sitorus terkait pengalamannya meng­hadang para penyerobot lahan trotoar dan di mana saja titik-titik rawan terjadinya penyero­botan trotoar di ibukota;

Berdasarkan pantauan Koalisi Pejalan Kaki, trotoar mana saja yang diserobot?
Ya hampir seluruhnya trotoar di Jakarta. Tapi yang paling banyak ya otomatis itu di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, karena itu kan rute-rute kawasan perkantoran. Jadi memang di sekitar area perkantoran itu selalu dipadati dan dilanggar oleh pengendara. Di mana ada pertumbuhan lingkup kerjaan, pasti mobilitasnya akan makin tinggi.

Bisa lebih spesifik di jalan mana saja yang fungsi tro­toarnya diserobot?

Yang dilanggar itu kebanya­kan jalan-jalan utama, seperti Sudirman-Thamrin. Di Sudirman -Thamrin itu biarpun jalannya tidak boleh dilalui motor, tapi banyak pengendara yang menggunakan trotoar di sana.

Kalau enggak percaya lihat saja di Medan Merdeka Barat atau trotoar sekitar Monas. Itu kalau sore habis digunakan pe­motor. Kalau di Jakarta Barat itu di daerah Kiyai Tapa, Tomang, terusdi depan Universitas Trisakti, lalu Jalan Panjang.

Hampir seluruh trotoar jalan- jalan di Jakarta Barat itu dilang­gar. Tidak hanya oleh pemotor, tapi juga oleh toko-toko yang ada dekat jalan, dan pedagang kaki lima. Itu yang terjadi di Jakarta Barat.

Berarti bukan hanya pemo­tor ya yang kerap menyerobot trotoar?
Iya. Toko-toko yang ada di dekat jalan itu banyak yang lapaknya dibuat sampai ke trotoar. Lalu juga ada parkir liar yang menggunakan trotoar, ada tiang reklame, ada galian kabel, dan lain-lain. Galian kabel itu kan juga melanggar ketika mereka tidak mengembalikan trotoar kepada fungsi semula. Kemudian pada saat menggali pun mereka tidak memberikan akses kepada pe­jalan kaki. Mereka enggak ngasih space buat pejalan kaki, mereka harus nyari jalan sendiri karena trotoarnya ditutup 100 persen.

Kalau yang biasa digunakan sebagai tempat parkir dan pedagang?
Banyak, misalnya di Jalan Wahid Hasyim. Itu kalau sudah sore sampai malam banyak pedagang. Jalan Kebon Sirih pun kalau malam banyak pedagang dan parkir liar di trotoar. Padahal itu di belakang Balai Kota. Ini juga terjadi di kawasan Harmoni yang sebetulnya lokasinya dekat Istana. Jadi masalah ini sudah menjangkiti sampai ke jantung­nya ibu kota.

Selama ini koalisi sering melaporkan temuan-temuan itu enggak?
Bukan sering lagi, hampir setiap hari kami melaporkan ke Pemprov (Pemerintah Provinsi -red) DKI Jakarta dan kepolisian. Hampir tiap hari kami nge-tweet ke polisi, nge-tweet ke pemprov. Apa lagi yang kurang?

Bagaimana resposn mereka terhadap aduan itu?
Respons standarlah, terima kasih nanti akan ditindaklanjuti. Tapi menurut kami sama saja enggak direspons sama sekali, ketika kami lapor pagi-pagi dan sore harinya masih begitu, berarti kan tidak ada action yang langsung.

Berarti sering enggak ditertibkan ya?

Ketika video viral kemarin sih mereka langsung giat melakukan penertiban, dan kami berterima kasih atas hal itu. Tapi belakan­gan ini kami tidak melihat lagi kencangnya media sosial (med­sos) polisi menginformasikan dilakukannya penertiban. Tidak ada lagi upload menindak di trotoar.

Sepertinya sekarang mereka sudah mulai agak lesu. Kan kemarin tuh hangat banget, ham­pir setiap jam ada update tentang penertiban di berbagai lokasi. Sekarang enggak kelihatan lagi. Ini yang perlu kan konsistensi, komitmen, tindak terus.

Mari kita berjalan sama-sama, teman-teman memberikan in­formasi, aparat yang melakukan penindakan. Koalisi Pejalan Kaki kan tidak bisa menangkap, tidak bisa menggusur, karena kami bukan penegak hukum. Kami enggak punya kewenangan, kami hanya bisa aktif menginformasikan. Kecuali kami dikasih wewenang untuk menindak mungkin bisa. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA