Suhariyanto: Pembangunan Infrastruktur Penting, Tapi Jangan Lupakan Kesejahteraan Jangka Pendek Bagi Rakyat

Suhariyanto menyebutkan ada berbagai faktor yang mem­pengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin. Salah sa­tunya adalah; selama periode September 2016 - Maret 2017 terjadi inflasi sebesar 2,24 persen. Sedangkan inflasi Maret 2016 - Maret 2017 sebesar 3,61 persen.

Beberapa kalangan menye­but, naiknya tingkat inflasi itu sejatinya merupakan salah satu dampak dari kelirunya arah strategi pembangunana nasional yang dilakukan pemerintah yang saat ini lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah. Belaja negara yang terfokus pada infrastruktur memicu penurunan daya beli masyarakat. Apakah hasil sensus BPS itu juga menggambarkan adanya pengaruh kekeliruan arah strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah saat ini? Berikut penjelasan Suhariyanto kepada Rakyat Merdeka;

Anda mengatakan, inflasi merupakan salah satu faktor dari meningkatnya jumlah penduduk miskin. Tapi be­berapa kalangan menyebut inflasi merupakan muara dari kekeliruan strategi pembangu­nan yang terfokus pada sektor infrastruktur?
Nggak sih. Kalau kita mau menurunkan ketimpangan dan kemiskinan, kuncinya adalah memang harus menurunkan ketimpangan kesempatan pen­duduk itu sendiri. Makanya jalur untuk ke sana sebetulnya kita bagi menjadi tiga pilar. Pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan perbaikan infrastruktur. Maksud saya, ekonomi tinggi itu juga harus bisa dinikmati oleh selu­ruh lapisan masyarakat, karena dengan begitu, sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja baik itu pertanian, industri dan perdagangan. Tapi kan selain itu infrastruktur juga perlu, karena infrastruktur kan juga memper­mudah akses. Kalau kita mem­produksi sebuah produk, kalau infrastrukturnya tidak bagus kan harga produknya jadi mahal ke masyarakat. Tentu infrastruktur secara umum itu supaya gam­pang membawa barang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Pembangunan infrastruktur memang penting. Tetapi tingkat pengembalian dari investasi tentunya kan butuh waktu lama. Nah dalam hal ini hendaknya pemerintah juga jangan pula melupakan kesejahteraan jangka pendek bagi rakyat.

Nah itu merupakan fungsi dari pilar selanjutnya yakni; social inclusion. Bahwa kita harus memberikan akses yang sama kepada semua orang, akses yang saya maksud adalah akses ke pendidikan, kesehatan. Pemerintah kan saat ini sudah membuat Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat kan, di situ ada perluasan di sana, memang itu dampaknya bukan jangka pendek, namun jagka panjang.

Jadi kalau dibilang pemerintah saat ini hanya berfokus kepada sektor infrastruktur, ya nggak juga, karena ada KIP dan KIS. Lalu yang ketiga ada seperti rastra (beras sejahtera) dan se­bagainya.

Berarti fokus pembangunan infratruktur yang dilakukan pemerintah saat ini sama sakali tidak menyebabkan terjadinya peningkatan angka penduduk miskin?
Saya rasa tidak ya. Saya pikir pemerintah sudah memi­liki anggaran yang terstruktur juga. Karena kan ada budget akses untuk KIP dan KIS, ada budget untuk beras sejahtera dan subsidi macam-macam. Memang dampaknya tidak kita rasakan seketika. Tapi kalau kita bagikan KIP sekarang, maka dampaknya itu kan baru kita rasakan nanti. Sama seperti halnya infrastruktur.

Jadi menurut Anda kebi­jakan pemerintah yang fokus kepada infrastruktur sudah tepat?
Kita harus akui pemerintah ki­ta ini sangat ketinggalan bangun infratruktur. Yang seharusnya sudah terbangun justru belum, dan itu bisa dipahami kalau Bapak Presiden kita fokus pada infrastruktur, sebab memang infrastruktur kita tertinggal, jadi memang dipacu ke sana. Tapi yang jelas, menurut saya, dengan terbangunnya infrastruktur, itu akan membuka akses, sehingga akses untuk ke mana-mana akan mudah.

Baik itu akses dalam perda­gangan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Cuma memang har­us diakui penurunan kemiskinan itu lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya.

Kalau strategi pembangu­nan infrastruktur dianggap sudah tepat, kenapa kok sam­pai terjadi pelambatan penu­runan penduduk miskin?
Ada beberapa faktor, tapi me­mang kalau kita sudah menuju 10 persen justru lebih susah jika dibanding tahun 1997 waktu dulu yang sebesar 27 sekian persen. Ke depannya yang harus dilakukan adalah menghasilkan ekonomi yang berkualitas, infratruktur, dan social inclu­sion. ***