Edison Sianturi: Pendatang Baru Yang Langgar Aturan Akan Kami Jemput, Kami Pulangkan Ke Daerahnya

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 4,2 juta lebih penduduk datang ke Jakarta, apakah itu termasuk data pendatang baru semen­tara ini?
Bukan, itu hanya data arus balik Lebaran. Yang sudah balik sekarang itu sekitar 4,2 juta. Yang belum balik ke Jakarta ada sekitar 2,2 juta. Jadi itu jangan dipegang sebagai data pendatang baru. Apalagi data itu data secara umum, belum data faktual di lapangan. Jadi nanti tunggu hasil pendataan di lapangan. Setelah terdata di lapangan itu baru data faktual pendatang baru di DKI Jakarta.

Kira-kira berapa peningka­tannya?
Saat ini belum bisa diperkira­kan. Jumlah pendatang baru sebenarnya baru bisa diperkira­kan pada H+11 pasca Hari Raya Idul Fitri. Karena saat itu arus balik sudah tuntas. Hanya saja kalau dilihat dari tahun- tahun sebelumnya, jumlah pendatang baru paling masih ada di angka 60 ribuan. Soalnya dalam lima tahun terakhir, rata-rata penda­tang baru yang terdata itu ada sekitar 62.500 orang.

Lantas kapan Anda akan mulai melakukan pendataan?
Kami akan segera menyebar­kan formulir ke RT/RW. Nanti dua orang petugas Dukcapil dari kelurahan akan ditugaskan untuk mendata di RT-RW, dan akan menyebarkan formulirnya. Dari situ, berapa pendatang baru di masing - masing kan ketahuan. Itu lah yang menjadi fakta, dan kami akan umumkan datanya setelah H+14.

Pendataannya tidak melalui operasi bina kependudukan (biduk)?
Biduk itu nanti h+24, setelah kami melakukan pendataan mela­lui RT - RW. Dalam operasi ini, orang - orang yang belum me­laporkan diri kepada RT-RW dan kelurahan, akan ingatkan. Akan kami sosialisasikan agar mereka melaporkan ke RT dan RW kalau mereka mau aman, nyaman dan tertib di DKI Jakarta. Nanti kami akan minta RT dan RW-nya me­mantau terus.

Daerah mana yang jadi tar­get operasi biduk?
Kawasan yang biasanya menja­di "kantong-kantong" pendatang baru, seperti di sekitar industri, tempat hiburan, perdagangan dan perniagaan seperti pelabu­han. Kami akan lakukan operasi di perkampungan dan peruma­han elite di sekitar kawasan itu. Karena basanya justru warga di perkampungan yang rajin lapor.

Selama ini pendatang kan banyak yang akhirnya tinggal di daerah - daerah kumuh. Apa yang Dinas Dukcapil DKI lakukan terkait hal ini?
Pemerintah daerah sudah te­gas, seluruh pendatang baru atau penduduk DKI Jakarta harus berdomisili di tempat tertata yang ada RT/RW. Tapi kalau mereka bermukim di sembarang tempat di jalur hijau, di rel kereta api, di pinggir kali, dan tempat terlarang, secara tegas pemerin­tah DKI Jakarta akan menjemput mereka dan menertibkan mereka dan mereka akan ditampung di panti sosial.

Warga bermasalah yang ditampung di panti sosial, biasanya hanya akan kem­bali lagi ke tempat tersebut. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini?
Untuk mengantisipasi hal ini, Pemprov DKI telah bekerja sa­ma dengan 10 provinsi yang ada di Indonesia, seperti Bali, NTB, NTT, dan Lampung. Warga yang melanggar aturan akan dipulang­kan dengan alasan menelantar­kan diri di Jakarta. Kami akan kontak dinas sosial daerah, akan koordinasikan supaya mereka bisa dipulangkan dan disampai­kan ke keluarganya.

Banyak warga pendatang yang kemudian terlantar di Jakarta. Ada imbauan buat mereka?
Jakarta adalah kota terbuka. Silakan datang, tapi sesuaikan kedatangan anda dengan ket­erampilan yang dibutuhkan di Jakarta. Sebelum berangkat, pikirkan juga tempat untuk ber­mukim biar jangan sampai ting­gal di daerah terlarang, seperti di pinggiran sungai, pinggiran rel, taman kota, jalur-jalur hijau dan sebagainya. ***