I Wayan Dusak: Pokoknya Berapa Pun Banyaknya Napi, Ya Kita Paksa Terima Saja

Banyak LP di Indonesia over kapasitas. Beberapa wak­tu lalu LP Sialang Bungkuk, Pekanbaru sempat terjadi kericuhan, ratusan narapi­dana berhasil kabur. Hal itu disinyalir lantaran LP terlalu padat. Sejauh ini apa yang Anda lakukan untuk mence­gah agar kejadian serupa tak terulang?
Ya tetap dengan kebijakan lamanya, ini kan simultan kita lakukan. Ini kan terkait duitnya juga, kalau mau dipindahin duitnya enggak ada. Itu kan ada faktor eksternalnya yang seperti itu. Selain itu kan ada pemban­gunan. Pembangunan juga kan berkelanjutan, ini enggak bisa langsung, perlu proses enggak sekaligus dan setiap hari (jumlah narapidana) juga bertambah. Tapi (upaya perbaikan) itu se­mua kita lakukan step by step, tidak bisa kita lakukan semua itu secara sekaligus.

Memang berapa sih sebe­narnya jumlah narapidana di seluruh di Indonesia?
Setiap bulan itu ada penamba­han sekitar 1.500 napi. Anda bisa bayangkan dengan jumlah 1.500 yang selalu bertambah. Betapa penuhnya lapas.

Berarti Anda membutuhkan bangunan LP yang banyak dan besar dong?
Ini kan masalah di hulu. Orang masuk penjara dari mana? Kan tidak cukup mengatasi di sini saja. Di situ urusan siapa, kan bukan urusan kami. Itu kan persoalannya kenapa ada over kapasitas. Bagaimana mengu­ranginya, kan ada di undang-undang itu orang tidak perlu ditahan, kan ada aturan itu. Ada itu diputusannya hukuman percobaan dan segala macam lainnya. Tapi itu kan bukan area saya. Pokoknya berapa pun banyaknya, ya kita paksa untuk terima saja, kan begitu.

Tapi kan akhirnya ban­yak anak buah Anda terlibat dalam tindakan melanggar aturan seperti yang terja­di di LP Sialang Bungkuk, Pekanbaru itu?
Ya itu, sehingga kita kesu­litan sekarang petugas yang ditangkaplah, yang terlibat, ya itu memang risikonya, bahkan banyak petugas yang di-bully seperti yang di Tarakan, ya kita mau ngomong apa.

Rusuh di LP Pekanbaru itu kan diduga dipicu karena adanya praktik pungli. Apa upaya yang Anda lakukan untuk menghilangkan praktik pungli?
Begini, kita harus melihat itu bukan hanya pungli. Tapi apa sih celah adanya tindakan itu, masalahnya itu kan sumber daya manusianya. Bukan teknis, orangnya, manusianya. Nah saya tanya, siapa yang mengelola manusia itu, itu saja. Aturannya sudah jelas itu enggak boleh, ke­napa dilakukan, berarti orangnya enggak benar, kenapa orangnya enggak benar, ternyata enggak dididik, enggak dilatih untuk itu. Bayangakan seorang polisi enggak dilatih jadi polisi, apa kira-kira yang terjadi, sama dengan kami. Yang Anda lihat itu adalah pegawai yang tidak dilatih, ya seperti itu.

Tapi dari Anda sendiri apa yang dilakukan supaya tidak ada lagi petugas yang terli­bat?
Saya sendiri melakukan (pem­binaan) saat saya pergi (ke lapas-lapas), kan itu saja.

Oh ya bagaimana tanggapan Anda dengan adanya petugas LP yang terlibat dalam pere­daran narkoba?
Ya diproses saja, kalau me­mang dia terlibat, ya sanksi.

Terus tindaklanjutnya seperti apa?
Ya nanti kan polisi yang mengembangkan, ada atau tidak sipir yang terlibat dalam pere­daran narkoba. Kan tidak hanya petugas saja, kan ada aparat lain juga (yang sering terlibat dalam peredaran narkoba, red), polisi juga ada, bahkan TNI ada.

Tapi pengawasan kepada petugas lapas memang ba­gaimana sih?
Ya kita kan sudah melakukan pengawasan secara internal. Di masing-masing Kanwil itu ada kepala divisi, di pusat juga ada Satgas, sampel kita sementara melakukan razia disini, tapi un­tuk pengawasan orangnya ini kan tidak melekat 1x24 jam. Itu kembali kepada petugas masing-masing. Namanya narkoba itu jaringannya luar biasa, lembaga pemsyarakatan sendiri tidak mampu.

Kalau mereka ada jaringan kita juga perlu kerjasama den­gan pihak yang terkait misalnya BNN, polisi dan tentara. Kalau tidak seperti itu, tidak akan terse­lesaikan. Memang itu seperti habitatnya mereka. ***