"Masyarakat Buddha terkejut saat Sekjen Kementerian Agama Nur Syam memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh jajaran Ditjen Bimas Buddha. Beliau ternyata sudah ditunjuk sebagai Plt. Dirjen Bimas Buddha menggantikan Dasikin sejak 1 Juli 2016 yang saat ini masih menjalani proses hukum," jelas Ketua Umum Presidium Pusat Hikmahbudhi Suparjo kepada wartawan, Minggu (24/7).
Menurutnya, menjadi aneh dan dipertanyakan sebagian besar umat Buddha, meski bersifat sementara, Nur Syam dinilai tidak paham dengan kondisi umat Buddha. Serta bagaimana harus menjadi pimpinan lembaga yang berlatar belakang spirit Buddha, mengingat seorang pelaksana tugas juga harus membuat kebijakan meskipun terbatas.
"Kami ingin Ditjen Bimas Buddha dipimpin oleh orang Buddha yang berintegritas, berkualitas, siap
melayani, dan sesuai dengan aspirasi. Sehingga revolusi mental benar-benar berjalan, pada akhirnya umat menjadi sejahtera secara spiritual dan material dengan adanya pembinaan yang sungguh-sungguh," kata Suparjo.
Untuk itu, Hikmahbudhi meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saepuddin menjelaskan kepada umat Buddha kronologi dan alasan diangkatnya Plt. Dirjen Bimas Buddha bukan orang Buddha.
"Menteri Agama harus mengajak masyarakat Buddha untuk menentukan nasib lembaga Direktorat Bimas Buddha, karena ujung kebijakan dan program kerja adalah kesejahteraan dan terbinanya umat Buddha dengan baik," ujar Suparjo.
Selain itu juga, mendesak pemerintah untuk mengadakan lelang jabatan Dirjen Bimas Buddha baik dari pegawai negeri sipil (PNS) maupun bukan, dengan proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan secara terbuka untuk masyarakat Buddha.
"Reformasi birokrasi sesuai Nawa Cita menjadi hal yang sangat penting. Termasuk masyarakat sipil bisa menjadi pemimpin lembaga negara melalui jalur lelang jabatan," tegas Suparjo.
[wah]
Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) menolak langkah Kementerian Agama yang mengangkat Plt. Dirjen Bimas Buddha yang notabene bukan penganut Buddha. 
BERITA TERKAIT: