"(Karena lewat TAP itu,) Bung Karno sebagai penggali Pancasila ditetapkan tersangkut Gestapu, ajarannya dilarang," tegas mantan Wantimpres Rachmawati Soekarnoputri petang ini.
Selain itu, UUD 1945 yang kini menjadi konstitusi liberal-kapitalistik setelah diamandemen sebanyak 4 kali di era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri juga harus dikembalikan ke naskah asli. "Pancasila dan UUD1945 bagai sejoli. 'Loro-loro ning atunggal (dua tetapi satu)," sambungnya.
Dia menjelaskan, tanpa mencabut TAP XXXIII dan mengembalikan UUD ke naskah asli, tidak akan mungkin nilai-nilai Pancasila bisa dilaksanakan. Akibatnya, Pancasila cuma jadi hafalan dan 1 Juni hanya sebagai peringatan seremonial belaka.
"Celakanya jika hanya jadi hafalan dan seremonial tanpa tahu implementasi, tidak ada kenyataan yaitu sila ke-5, 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' dan seterusnya," ungkapnya.
Bila demikian, akan jadi bumerang karena Pancasila bisa dinilai hanya slogan, omong kosong dan hanya fatamorgana. Karena kenyataannya kesenjangan semakin lebar, utang semakin menggunung, pengangguran merajalela, di samping persoalan-persoalan lainnya.
"Pada gilirannya orang akan menilai ideologi lain lebih baik, dan de-Soekarno-isasi terus berlangsung," tandasnya.
[zul]
TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 yang menyebutkan Bung Karno terlibat G30S/PKI mestinya dicabut terlebih dahulu sebelum Pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. 
BERITA TERKAIT: