Hinca Panjaitan: KLB Diminta Sebelum Sanksi Dicabut, Sekarang Sudah Dicabut, Suasananya Tentu Berbeda

 
Namun sekarang ini, kata Hinca, KLB harus sesuai dengan Statuta PSSI dan Statuta FIFA. Apalagi, ketika tuntutan KLB pertama kali diajukan, PSSI masih berada dalam sanksi FIFA "Sekarang sanksi sudah di­cabut, jadi suasananya berbeda. Namun demikian, kita hormati sesuai dengan ritual regulasi yang diatur dalam Statuta PSSI," ujar Hinca kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Simak wawancaranya berikut ini.

FIFA telah mencabut sanksi, langkah PSSI selanjutnya apa?
Kami akan menjalankan roda organisasi PSSI sesuai den­gan amanah kongres PSSI di Surabaya, April 2015 lalu.

Detailnya bagaimana?
Praktis, selama ini program kerja kami belum bisa dijalankan karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Program kerja kami sesuai arahan FIFA dalam suratnya tanggal 13 Mei 2016 merujuk ruang lingkup (TOR) yang dikerjakan Komite Ad Hoc Reformasi PSSI yakni lima bidang.

Apa saja?
Pertama, berkaitan dengan pemain, standar kontrak, NDRC dan asuransi. Kedua, good governance seperti review Statuta PSSI. Ketiga, liga profesional. Keempat, tim nasional, dan tera­khir pembangunan infrastruktur.

Sanksi sudah dicabut, lan­tas keberadaan Tim Ad Hoc bagaimana?
Keberadaannya terus berlan­jut. Karena itu pesan FIFA, sam­pai Desember 2016 penuh bek­erja, dan bila diperlukan, FIFA dapat memperpanjangnya.

Sampai kapan Anda men­jadi Plt Ketum?
Sesuai Statuta PSSI Pasal 40 sesuai ayat 6, saya menjalankan fungsi ini sampai dengan kon­gres yang akan datang.

Kapan kongres berikutnya?
Tanggal 1 Juni 2016. Dalam kongres itu nantinya bergantung kepada peserta Kongres apakah diteruskan atau tidak. Dan juga bergantung kembalinya ketua umum.

Maksudnya?
Begitu beliau kembali selesai tugas saya.

Soal desakan KLB?
Kita hargai dan kita ikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam Statuta PSSI. Baik me­kanisme prosedural, dan sub­stansinya menjadi concern kita. Sekaligus untuk berdialog dan berdiskusi bagaimana sepakbola ke depan kita kelola dengan leb­ih baik. KLB diminta sebelum sanksi dicabut. Sekarang sanksi sudah dicabut, jadi suasananya tentu berbeda. Namun demiki­an, kita hormati sesuai dengan ritual regulasi yang diatur dalam Statuta PSSI.

Kalau dari FIFA, apakah menyarankan KLB?
FIFA sama sekali tidak men­gurusi dan tidak bicara soal KLB. Semuanya sudah ada dalam aturannya di dalam me­kanisme internal Statuta PSSI. Pencabutan sanksi itulah jalan keluar terbaiknya.

Kalau jadi diadakan, kapan kira-kira KLB dilaksana­kan?
Kongres tahunan sudah diran­cang jauh sebelumnya. Itu sebagai kewajiban konstitu­sional tahunan PSSI yang akan dilakukan tanggal 1 Juni 2016 di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kalau tidak ada KLB, kepen­gurusan PSSI bagaimana?
KLB harus diletakkan pada posisi dan aturan serta mekan­isme yang pas dengan statuta, sebagai bagian dari konstitusi se­mua anggota menjalankan roda organisasinya.

Saat ini kepengurusan PSSI yang didaftarkan dan diakui FIFA dan AFC adalah hasil kon­gres Surabaya, April 2015 dan akan berakhir tahun 2019.

Apakah akan bertemu pe­merintah?
Untuk menjalankan tata kel­ola sepakbola Indonesia, PSSI tidak bisa sendirian. Maka berkomunikasi dengan pe­merintah adalah keniscayaan. Termasuk bicara dengan ang­gota dan stakeholder sepakbola Indonesia untuk bersama-sama membangun dan mengembang­kan sepakbola.

Nanti kalau ada intervensi lagi bagaimana?
Saya berharap, pengalaman selama satu tahun yang san­gat tidak menguntungkan, bisa menjadi pelajaran semua pihak. Semoga tidak terulang lagi.

Kapan rencana diskusi den­gan pemerintah?
Setiap saat dan setiap ada kesempatan. Kami menulis surat kepada Menpora, Mensesneg, dan Presiden Jokowi untuk dapat bertemu dan melaporkan hasil Kongres FIFA ke 66 yang men­cabut sanksi FIFA atas sepakbola Indonesia. ***