Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Michael Rolando mengungkapkan, pada tahun 2015 dengan periode yang sama hanya sekitar 2, 56 persen atau setara Rp 1,526 triliun.
"Sekarang itu 13,86 persen. Jauh ya kalau dibandingkan 2015.‎ Sekarang udah sampai Rp 8 trilun," terang Minchael di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/4).
Berdasarkan data yang diperlihatkan, belanja tidak langsung hingga 22 April 2016 mencapai Rp 5,633 triliun, dan belanja langsung mencapai Rp 2,674 triliun.‎ Sedangkan pada 22 April 2015 belanja tidak langsung hanya Rp 1,092 triliun dan belanja langsung mencapai Rp 434 miliar.
‎"Masih belanja tidak langsung masih dominan. Belanja langsung itu kan percepatan, nanti setelah lelang-lelang itu tinggal realisasi pekerjaan, nanti kita tinggal bayar," katanya.
Michael mengungkapkan, penyerapan sering kali melonjak menjelang akhir tahun anggaran. Alasannya pembayaran barang dan jasa baru dapat dilakukan setelah adanya tagihan. Dan kebiasaan penyedia barang dan jasa melakukan penagihan pada akhir tahun.
"Deket akhir tahun baru tagih 100 persen. Kalau penyediaan barang jasa cepet pengerjaan jasa bisa cepet. Kita hanya memproses. Perilakunya (penyedia barang dan jasa) diakhir tahun melonjak, karena perilaku penyedia mereka meminta diakhir tahun," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data Kementarian Dalam Negeri, realisasi belanja APBD Provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraih Provinsi Jawa Timur sebesar 17,2 persen. Disusul Lampung sebesar 15,9 persen, Sulawesi Utara 15,2 persen, Sumatera Selatan 15,1 persen dan Nusa Tenggara Barat 14,6 persen.
Dari 34 Provinsi di Indonesia, ada delapan provinsi yang penyerapan anggaran di triwulan I/2016 masih nol persen. Yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi dan DKI Jakarta.
Sementara, realisasi belanja APBD tingkat Kabupaten atau kotamadya pada triwulan I/2016 rata-rata sebesar 5,8 persen. Penyerapan tertinggi diraih oleh Kota Pagaralam 21,6 persen, Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas 19,9 persen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa 16,4 persen.
[zul]
BERITA TERKAIT: