"KTP SIAK ini sudah tidak boleh lagi dikeluarkan sejak 1 Januari 2015. Jadi kalau masih ada, ini bisa dipidana," kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrullah, Senin (28/3).
Hal itu sesuai dengan UU 23/2014 dan Perpres 112/2013 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara nasional bahwa kartu identitas penduduk yang berlaku saat ini untuk usia 17 tahun ke atas hanya KTP Elektronik (KTP-el).
Menurut Zudan, masih banyak pihak yang menerbitkan KTP non elektronik di sejumlah daerah. Makanya, pihak Ditjen Dukcapil Kemendagri terus menyosialisasikan masalah ini. Ia juga mendorong agar masyarakat tak mengurus pembuatan KTP-el dalam kondisi mendesak karena butuh proses.
"Kalau memang butuh segera, datang saja langsung ke kepala dinas. Bisa juga kalau warga Jakarta mendatangi kantor Ditjen Dukcapil di Pasar Minggu," ujar dia, seperti dikabarkan
kemendagri.go.id.
Sebagian besar penerbitan KTP SIAK dikarenakan ada desakan warga yang menginginkan penerbitan KTP el dalam waktu singkat sehingga pihak aparatur pemerintah mengeluarkan KTP SIAK sementara. Namun kondisi tersebut dinilai tak melanggar hukum, apalagi sampai ada sanksi pidana.
[rus]
Kartu Tanda Penduduk (KTP) non elektronik berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak boleh lagi diterbitkan. Jika ada oknum pemerintah masih mengeluarkannya, maka bisa dipidanakan. 
BERITA TERKAIT: