DPR Desak Jokowi Bentuk Badan Pengelola Karet

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kamis, 17 Maret 2016, 07:31 WIB

DPR Desak Jokowi Bentuk Badan Pengelola Karet

iskan qolba lubis/net

. Di era Presiden Joko Widodo nasib petani karet semakin menyedihkan. Bagaimana tidak, harga karet saat ini di tingkat petani sudah menyentuh titik nadir yaitu kisaran Rp 4 ribu per kilogram. Padahal pada tahun 2012 dan 2013 harga karet pernah mencapai Rp 15 ribu.

Menyikapa masalah ini, Anggota Komisi VII DPR, Iskan Qolba Lubis meminta Pemerintah mengambil langkah-langkah yang konkrit. Misalnya, membentuk suatu badan yang khusus menangani malasah karet.

"Pemerintah harus membentuk Badan Pengelola Karet agar harga tidak dipermainkan toke-toke (pemborong) besar," ujar Iskan kepada redaksi, Kamis (17/3).

Menurutnya, Pemerintah juga jangan hanya menjual karet dalam bentuk komoditi sebelum diolah, agar punya nilai tambah dan harga karet bisa naik.

Selain itu, lanjut Iskan, Pemerintah harus menjadikan karet sebagai bagian bahan infrastruktur sepert jalan tol, dengan demikian karet bisa diserap pasar domestik.

"Terakhir, Pemerintah harus membuat perusahaan-perusahaan turunan karet, agar karet terserap lebih banyak dan harga bisa naik," demikian Legislator PKS dari Dapil Sumut II ini.

Diketahui, Indonesia memiliki areal karet paling luas di dunia yakni 3,4 juta hektar dan merupakan negara penghasil karet alam terbesar kedua setelah Thailand (karena produksi industri karet nasional masih rendah). Sayangnya, sekitar 85 persen produksi karet dalam negeri masih diekspor dalam bentuk karet mentah dan sisanya untuk konsumsi dalam negeri. [rus]