"Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut karena dapat mengesankan bahwa BPJS Depok melakukan cara-cara represif dalam menangani masalah di kantornya," kata Agung dalam pesan elektroniknya, Selasa (14/3).
Dihimpun dari pemberitaan media online, Roy Pangharapan ditangkap usai relawan DKR Depok menggelar aksi di depan Kantor BPJS, kemarin.
Demonstrasi digelar untuk meminta penjelasan BPJS mengenai warga Depok yang mengidap penyakit jantung yang tak dilayani karena tidak bisa membayar premi selama setahun. Para relawan memaksa masuk menemui pimpinan BPJS. Pimpinan BPJS enggan meladeni, kemudian polisi yang berada di lokasi membubarkan relawan DKR.
Polisi lantas mengamankan Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan. Polisi meminta keterangan Roy karena dianggap bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Seharusnya, kata Agung, BPJS Depok dapat memberikan pemahaman kepada DKR Depok yang tengah memperjuangkan warga Depok yang sudah tidak mampu membayar iuran BPJS agar mengubah statusnya dari peserta mandiri menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (non PBI) dengan mendatangi kantor instansi terkait seperti walikota, dinsos serta dinkes kota Depok. Dengan begitu, warga tersebut bisa dimasukan ke dalam kategori warga miskin kota Depok.
"Karena memang di sana wewenangnya, disamping juga bahwa BPJS tidak memiliki wewenang untuk menggratiskan pelayanan kesehatan peserta keluar dari prosedur yang ada. Dengan demikian perjuangan yang dilakukan ketua DKR Depok bisa menemukan arah sasaran yang tepat," kata Agung.
"Namun sekali lagi kami menyesalkan kesan sikap represif yang telah ditunjukan oleh kantor BPJS Depok. Semoga hal tersebut tidak terulang lagi," tukasnya.
[dem]
Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho, mengecam keras tindakan BPJS Kesehatan Depok yang menurutnya telah memerintahkan penangkapan terhadap Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok, Roy Pangharapan. 
BERITA TERKAIT: