Harus Penataan Kalijodo, Jangan Penertiban

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>

LAPORAN: ADE MULYANA

Kamis, 18 Februari 2016, 08:41 WIB

Harus Penataan Kalijodo, Jangan Penertiban

net

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disarankan mengkaji ulang penertiban kawasan Kalijodo di Jakarta Utara. Konsep penertiban cenderung dilakukan dengan pemaksaan dan gaya-gaya premanisme.

"Jangan penertiban konsepnya, tapi penataan," kata sosiolog dari Universitas Indonesia, Thamrin Tamagola, dalam talkshow "Harga Mati Penertiban Kalijodo" di salah satu stasiun televisi nasional pagi ini (Kamis, 18/2).

Konsep penataan katanya, mengedepankan dialog. Kuncinya, pemerintah dan warga duduk bersama. Ada komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga sehingga solusi yang didapat sebagai solusi bersama.

"Karena bukan penataan, makanya ada penolakan dari warga Kalijodo. Mereka sekarang meminta bantuan DPRD, Komnas HAM dan pihak-pihak lainnya. Ini menunjukkan ada kebuntuan," paparnya.

Menurut dia, Ahok harus mulai dari nol terkait rencana menata Kalijodo. Konsep awalnya harus diubah bukan lagi dengan konsep penertiban.

Ahok memulai dengan mendatangi warga Kalijodo sebagai seorang pamong, duduk bersama dengan mereka. Sampaikan rencana pemerintah kemudian dengarkan harapan warga, lalu cari solusi bersama.

"Jangan datang seperti kolonial, nempel pengumuman minta dikosongkan, lalu ada SP (Surat Peringatan) 1, SP 2," tukasnya.[dem]