Siti Zuhro: Evaluasi Kemenpan RB Seharusnya Melibatkan Pakar

Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan, seharusnya dalam konteks menguji akuntabilitas lembaga negara lain, Kemenpan/RB setidaknya mengundang para pakar untuk diminta masukan agar penilaian objektif.

"Akuntabilitas ini yang kita pertanyakan karena berkenaan dengan pengelolaan anggaran," kata dia dalam diskusi publik bertajuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian, di Jakarta, Rabu, (13/1).

Kemenpan/RB, lanjut Siti, sudah sepatutnya memberikan penilaian dengan memperhatikan sorotan dari masyarakat terhadap kementerian-kementerian dan lembaga negara lainnya. Contohnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya diberi nilai indeks 5 oleh Kemenpan/RB, padahal publik sangat mengapresiasi kinerja Menteri Susi Pujiastuti.

"Masa Bu Susi  actionnya konkrit gitu hanya diberi nilai 5. Paling tidak ada pengakuan dari publik terhadap lembaga terkait itu yang harusnya jadi pertimbangan," ujar dia.

Berbicara tentang evaluasi kinerja kementerian, Siti menyebut kinerja birokrasi kementerian adalah indikator untuk penilaian kementerian. Birokrasi, lanjut Siti, memiliki sejarah pahit, dimulai di era kolonial, birokrasi Indonesia sebagai penyangga antara pemerintah kolonial dan pemerintah pra kemerdekaan. Di zaman orde lama, dengan sistem multipartai, birokrasi sempat dipolitisasi. Di era Orde Baru, birokrasi Indonesia dijadikan organisasi seperti parpol untuk membonsai PDIP dan PPP, dalam bentuk merger antara Golkar dan PNS.

"Birokrasi tidak pernah diletakkan secara proporsional. Padahal birokrasi ini menjadi roda besar pembangunan negara. Ini yang tidak terjadi karena selalu digelayuti tarikan politik," cetusnya.

Ke depan, tambah Siti, harus ada satu jalan yang beriringan antara demokratisasi dan debirokratisasi yang simultan sebagai wujud dari reformasi birokrasi yang berakuntabilitas. [sam]