Melihat persidangan itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memandang bahwa kesan yang dibangun ialah Indonesia seolah sebagai negara pelanggar HAM. Padahal jika ditelisik lebih dalam, Belanda lah yang sebenarnya sebagai negara pelanggar HAM.
"Bisa kita baca kembali peristiwa Rawagede di Karawang tahun 1947, atau pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan oleh pasukan Belanda pada 1946-1947. Jadi Belanda lah yang sebenarnya sebagai negara pelanggar HAM. Melakukan agresi dan pembantaian di Indonesia yang telah merdeka sejak 1945," tegas politisi Partai Gerindra ini, Minggu (15/11).
Menurut Fadli, pengadilan rakyat tersebut juga tidak memiliki kejelasan aspek pengungkapan peristiwa 1965 dan menghilangkan konteks domestik terjadinya usaha kudeta kelompok komunis di Indonesia.
"Isu Indonesia sebagai pelanggar HAM ini bisa dianggap sebagai alat tekan Belanda terhadap Indonesia," terangnya.
Tambah Fadli, Belanda hingga saat ini adalah satu-satunya negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 secara de-jure. Belanda hanya mengakui 27 Desember 1949 sebagai penyerahan kedaualatan. Hal ini terjadi karena Belanda takut diposisikan sebagai penjahat perang. Melakukan pembantaian pada negara yang sudah berdaulat.
"Dan sangat disayangkan ada sekelompok orang Indonesia mengadukan masalah 1965 ke negara bekas penjajah Indonesia dan pelanggar HAM 1945-1949. Mereka tak punya nasionalisme dan itikad baik bagi kepentingan nasional Indonesia sekarang ini," tukas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
[rus]
. Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal/IPT) yang digelar di Den Haag, Belanda yang dilaksanakan pada 11-13 November 2015 mendakwa Indonesia sebagai negara pelanggar hak asasi manusia (HAM) atas peristiwa G 30S PKI 1965. 
BERITA TERKAIT: