Kegagalan itu, kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, dapat dibuktikan pada banyak hal. Di bidang hukum, misalnya, mental korupsi ternyata masih begitu kuat mengakar dilingkungan partai-partai pendukung pemerintah. Publik menyaksikan begitu banyak kader partai pendukung pemerintah yang terjerat kasus korupsi.
"Pertanyaannya, inikah yang disebut dengan revolusi mental?" ungkap Said kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 6/11).
Menurut Said, ketika Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang ditunjuk oleh Presiden sebagai pemegang kendali implementasi program revolusi mental justru lupa merevolusi mentalnya sendiri dengan melakukan praktik rangkap jabatan sebagai Menteri sekaligus sebagai Anggota DPR yang jelas-jelas dilarang oleh UU.
"Semakin gencar iklan revolusi mental ditayangkan di berbagai media, khususnya di televisi, dan digembar-gemborkan melalui website pemerintah yang bermasalah itu, maka hal tersebut hanya akan membuang-buang uang rakyat secara percuma dan dikhawatirkan akan membuat publik semakin muak dengan pemerintahan sekarang," demikian Said.
[ysa]
. Sampai dengan satu tahun masa pemerintahan Jokowi, revolusi mental baru dapat dikategorikan sebagai jargon belaka. Bisa dikatakan, revolusi mental gagal total dilaksanakan oleh pemerintah dan partai-partai pendukungnya dalam satu tahun masa pemerintahan ini. 
