Pertanyaan ini diajukan mantan Menteri Perhubungan 1973-1978, Emil Salim. Pertanyaan ini terkait dengan sikap menteri BUMN Rini Soemarno yang begitu ngebet dan ngotot untuk terus melanjutkan proyek kereta cepat jarak pendek, Jakarta-Bandung
"Bila kemudian ada kesulitan keuangan, persaingan antar moda transportasi kereta-cepat dengan sarana angkutan kereta-api dan angkutan jalan-raya sehingga secara makro merusak sistem perhubungan Jakarta-Bandung, Menteri mana yang bertanggung-jawab? Lalu jika ada kecelakaan kereta-cepat Jakarta-Bandung, menteri siapa yang bertanggung-jawab?" kata Emil.
Selain itu, lanjut Emil, dalam alih-teknologi sistem kereta-cepat ini, apakah dikaji, siapa yang lebih unggul dijadikan sistem kereta-cepat nasional kelak antara China dan Jepang, serta negara-negara. Lalu apakah kewajiban transfer teknologi ke pihak Indonesia juga masuk menjadi "keharusan" dalam deal dengan China atau tidak. Lalau apakah sudah diperhitungkan dampak geo-politik pilihan China ketimbang Jepang dalam perkembangan politik pembangunan Indonesia dalam perkembangan global masa depan
"Bagaimana Menteri BUMN bisa melakukan semua ini
single handedly, kekuatan politik manakah mendukungnya," ungkap Emil, yang pandangannya ini tersebar melalu jaringan media sosial beberapa waktu lalu.
Pertanyaan lain Emil, mengapa memperbesar dana pinjaman valuta asing sampai 6 juta dolar AS dalam kondisi neraca pembayaran Indonesia yang rawan sekarang ini dan membuat kabinet Jokowi menhadapi risiko
confidence dunia usaha nasional dan internasional yang goyah ini.
"Apakah
debt-servica ratio RI tak terganggu? Jikapun debt-service ratio dianggap "aman" karena pinjamannya berjangka panjang, apakah sifat
tight loantidak menjadikan "hutang jangka panjang" ini berbiaya tinggi (costly). Bisakah hutang jangka panjang China dipakai utk pembeliah
off-shore China untuk memungkinkan persaingan harga seperti yang diberlakukan pinjaman jangka panjang Bank Dunia?" tanya Emil.
[ysa]
BERITA TERKAIT: