Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang hadir dalam High Level Panel Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan Beyond 2015 dalam Sidang Umum PBB di Gedung PBB New York sebagaimana keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 29/9).
Dian, dalam panel yang digelar pada 27 September itu, menegaskan prinsip
leave no one behind dalam SDGs harus dimaknai kelompok-kelompok rentan yang selama ini sering diabaikan dalam agenda pembangunan harus mendapat prioritas pertama sebelum membicarakan yang lain.
"Kelompok miskin, kaum rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran dan masyarakat adat selama ini sering tersingkir dalam proses penentuan kebijakan dalam pembangunan," kata Dian menambahkan.
Pembangunan masyarakat yang damai, berkeadilan dan inklusif sebagai cita-cita Goal 16 SDGs dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan terbuka.
"Kita bisa menggunakan platform OGP dan pengalaman Indonesia selama 4 tahun terakhir sebagai modal awal untuk membangun mekanisme dan tatakelola implementasi SDGs. Jika dilakukan akan mempercepat pencapaian Nawacita," katanya.
[ysa]
. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Artinya masyarakat menjadi tujuan akhir, maupun sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. 
BERITA TERKAIT: