Suksesi Kepemimpinan

Suksesi kepemimpinan Nabi melalui musyawarah terbuka, dihadiri seluruh komponen, baik komponen-komponen golongan Anshar maupun Muhajirin. Pergantian Abu Bakar melalui wasiyat meskipun tidak mengikat. Pergantian Umar mela­lui formatur. Pergantian Utsman melalui formatur terbatas. Pergantian Ali melalui pengambil alihan. Suksesi-suksesi selanjutnya kembali lagi seperti pra Islam, suksesi kepemimpinan dilakukan se­cara turun temurun, baik oleh dinasti Mu'awiyah maupun dinasti Abbasiyah. Suksesi secara demokrasi sejati di dalam dunia Islam, secara de­facto dan dejure diawali dalam era Presiden SBY di Indonesia, di mana seluruh rakyat melakukan pemilihan secara langsung pemimpin dan kepala negaranya. Pola suksesi kepemimpinan yang di­rintis Indonesia ini diapresiasi oleh negara-negara mayoritas berpenduduk muslim. Langsung atau tidak langsung, trend suksesi kepemimpinan di Indonesia mengispirasi terjadinya 'Badai Gurun' (Arabs Storms), dimana sejumlah negara ‘dipak­sa’ menjadi negara demokrasi oleh rakyatnya.

Tidak ada dasar hukum yang dilanggar den­gan pola suksesi demokrasi. Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan tentang tata cara pe­nentuan, pemilihan, dan penetapan pemimpin umat atau kepala pemerintahan. Rasulullah sendiri juga tidak pernah memberikan wasi­yat atau petunjuk tentang proses pergantian kepemimpinan di dalam Islam. Sampai saat-saat terakhir kehidupannya pun tidak memberi­kan statemen politik. Ini semua pertanda bah­wa urusan suksesi adalah urusan kontemporer duniawi, yang dapat dilakukan dan dipilih sendi­ri oleh masyarakat dan umat berdasarkan kebu­tuhan obyektifnya. Islam hanya menggariskan musyawarah jalur terbaik dalam menyelesaikan segala hal. Sistem demokrasi lebih dekat kepa­da system syura daripada system monarki.

Terbatasnya ayat-ayat Al-Qur'an membicara­kan soal hidup kemasyarakatan umat, termasuk politik suksesi, menurut Prof. Harun Nasution, itu banyak hikmahnya. Diantaranya masyarakat selalu dinamis dan senantiasa mengalami pe­rubahan dan berkembang mengikuti peredaran zaman. Apa jadinya jika peraturan dan hukum absolut yang mengatur masyarakat terlalu ban­yak apalagi terperinci, maka sudah barangtentu dinamika masarakat akan menjadi kaku dan ter­ikat. Dengan kata lain perkembangan masyarakat akan menjadi terbelenggu oleh aturan dan manu­sia akan kehilangan kemerdekaannya.

Naluri masyarakat menghendaki agar ayat-ayat yang mengatur masyarakat jumlahnya sedikit agar lebih supel mengadaptasikan diri den­gan zaman. ***