Presiden Diingatkan Waspadai Utang Baru

Ketua KAU, Dani Setiawan menuturkan, pengajuan utang baru yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 merupakan indikasi agenda liberalisasi di berbagai bidang. Apalagi waktunya bertepatan dengan kondisi keuangan negara yang sedang mengkhawatirkan.

"Biasanya di situ lembaga-lembaga keuangan internasional masuk dengan segudang agenda liberalisasi," katanya di Jakarta, kemarin.

Dia menekankan, saat ini di Indonesia terjadi pelambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah. "Kemudian, pada saat itu pula pejabat lembaga keuangan internasional sep­erti Dana Moneter Internasional (IMF) datang mengunjungi Indonesia," sebutnya.

Dani menduga kedatangan IMF merupakan suatu modus untuk memberi pinjaman kepada sebuah negara. "Karena itu, pe­merintah mestinya mengambil kebijakan, terutama soal politik anggaran dengan mendanai pembangunan desa serta menin­gkatkan daya beli masyarakat," katanya.

Dani melihat kondisi ekono­mi saat ini membuat kondi­si masyarakat kian terpuruk. "Namun, kebijakan yang diam­bil pemerintah justru sebaliknyayaitu meningkatkan utang untuk pembangunan infrastruktur, ini jelas akan memberatkan negara kita," tandasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan, kedatangan bos IMF, Christine Lagarde ke Indonesia tidak bedampak apa-apa terh­adap Indonesia. Pasalnya, kehadirannya hanya untuk berdiskusi bukan membawa komitmen.

"Saya kira enggak ada pen­garuhnya, karena memang keda­tangannya ini tidak ada sangkut-pautnya pada ekonomi terkini," kata Tony, di Jakarta, kemarin.

Menurut Tony, pasar modal pun tidak melihat kehadiran Lagarde membawa angin positif ataupun negatif karena Indonesia pernah mengalami trauma krisis pada 1998, tetapi IMF tak mampu membawa obat yang tepat.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, kedatangan Lagarde berdampak positif ke pasar modal dalam negeri, sebab mereka datang dengan membawa topik diskusi yang sangat menarik bagi per­ekonomian Indonesia.

"Waktu yang pas karena mobilisasi untuk keperluan pembiayaan infrastruktur yang memang sangat diperlukan Indonesia," ujar Muliaman.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima kehadiran Direktur International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9). Dalam pertemuan itu, keduanya konon hanya membi­carakan masalah ekonomi global dan kegiatan IMF di Indonesia. "Tidak ada pembahasan soal pinjaman Indonesia pada IMF. IMF tidak menawarkan bantuan khusus untuk Indonesia, meski kondisi ekonomi sempat ber­goyah," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, IMF justru memberi pendapatnya untuk perekonomian Indonesia. "Tadi disampaikan bahwa memang ada angin dari Tiongkok dan Amerika, kan memang itu. Tapi dia menyampaikan bahwa kita memiliki kesiapan yang baik untuk menghadapi itu," ujarnya.

Terkait agenda kegiatan IMF, Jokowi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Indonesia pada 2018 akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF-World Bank. "Pertemuan tersebut memberikan keper­cayaan bahwa Indonesia mampu mengelola event berskala inter­nasional," kata Jokowi. ***