"Di sektor-sektor ini harus dideregulasi atau pelonggaran, relaksasi dan sejenisnya. Yang terjadi sekarang terjadi pengetatan dimana-mana. Mana ada investor berminat," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta hari ini (Minggu, 30/8).
Bahlil mengatakan, faktor inilah yang memperkuat ekspektasi akan perlambatan ekonomi nasional sehingga pasar masih melihat fundamental ekonomi Indonesia masih melemah ke depan. Bahlil mengatakan meski pasar global bergejolak, semestinya perekonomian masih dapat tertolong dengan memperkuat dan menjaga pasar domestik. Pasalnya, pasar domestik ukurannya sangat besar dan terbukti mampu menopang perekonomian saat krisis keuangan pada 2008.
"Masalahnya pasar domestik ini tidak terjaga dan ikut melemah dari sisi demand. Apalagi belanja modal pemerintah sangat lambat," papar dia.
Hipmi percaya bila ada terobosan baru maka kebijakan itu akan memberi sentimen positif bagi pemerintah. Dikatakan Bahlil perekonomian nasional hanya dipengaruhi dua hal. Pertama, kondisi pasar global secara eksternal dimana semua negara yang terintegrasi dalam perekonomian global ikut terkoreksi. Kedua, penguatan fundamental ekonomi Indonesia di sektor riil.
"Yang pertama bukan kedaulatan ekonomi kita (economic sovereignty), dan kedua dalam kedaulatan ekonomi kita. Kita konsen saja urus yang di dalam, fundamentalnya diperbaiki, tukas Bahlil.
Seperti diwartakan, Pemerintah akan mengeluarkan satu paket besar kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Rencananya paket kebijakan tersebut akan dirilis minggu depan. BPP Hipmi berharap agar dalam paket besar itu harus ada terobosan baru dan membangkitkan optimisme dunia usaha dan pasar akan perekonomian nasional.
[rus]
. Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menantang pemerintah berani mengambil kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian meski kebijakan tersebut kemudian tidak populer. Misalnya masalah pertambangan, kepastian hukum, serapan anggaran, ketatnya regulasi di perikanan, hambatan-hambatan ekspor, dan fiskal. 
BERITA TERKAIT: