Aktivis antikorupsi Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan itu terkait pembentukan tim pengawas agar kepala daerah berani menggunakan anggaran dan tak takut dituduh korupsi. Serapan anggaran rendah dinilai karena kepala daerah takut dipidanakan.
"Sebenarnya penyerapan rendah karena takut menggunakan anggaran, bukan karena 'pasal korupsi' yang diumbar. Tapi memang alokasi anggarannya berpotensi korupsi," tegas Dahnil dalam keterangannya (Selasa, 25/8).
"Nah, karena mereka tahu persis bila direalisasikan akan berpotensi korupsi, maka mereka takut. Jadi bukan karena ada ancaman dikriminalisasikan kasus korupsi," sambung inisiator Berjamaah Melawan Korupsi ini.
Apalagi, sedikit pejabat yang ditangkap karena dikriminalisasi. Diyakini tidak ada pejabat yang takut melakukan akselerasi penyerapan anggaran bila sejak awal yakin bebas praktek rente dalam penyusunan anggaran. Sehingga dipastikan realisasinya juga semaksimal mungkin bebas korupsi. "Jadi, kalau tidak korup tak perlu takut dan tidak akan takut," ucapnya.
Namun faktanya, sebagian besar mereka korupsi. Karena itu dia meminta logikanya tidak dibalik dengan memberikan perlindungan kepada pejabat-pejabat tersebut melalui imunitas hukum.
"Tetapi justru melalui perbaikan pengawasan yang dilakukan KPK, kejaksaan dan aparatur hukum lainnya sejak proses penyusunan anggaran. Dengan syarat aparatur hukum itu tidak justru menciptakan praktek korupsi baru. 'Membersihkan, ya harus dengan sapu yang juga bersih'," sindirnya.
[zul]
Alokasi anggaran sudah berpotensi korup dan rente sejak dibahas di DPRD. Perilaku rente titip proyek, potongan yang melibatkan eksekutif dan legislatif sudah berlangsung sejak perencanaan ketika menyusun RAPBD. 
BERITA TERKAIT: