Sukseskan Operasi Ketupat, Polri harus Libatkan Instansi Terkait

Menurut Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, Operasi Ketupat yang mengerahkan 145.676 personel tidak akan berdampak secara signifikan dalam mewujudkan Kamseltibcar apabila tidak didukung infrastruktur dan sarana prasarana jalan serta kelengkapan rambu-rambu yang merupakan kewenangan Kementerian PU dan Kemenhub.

Dia menyarankan, Polri hendakanya memulai Operasi Ketupat dengan mengidentifikasi potensi gangguan dari sektor infrastruktur sarana dan prasarana jalan.

Kemudian dalam masa waktu yang sudah dekat ini, Polri segera meminta instansi terkait termasuk Pemda setempat agar segera memperbaiki atau mengadakan kelengkapan sarana prasarana jalan. Termasuk pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana prasarana jalan tol, seperti tempat yang bisa digunakan para pemudik untuk istirahat.

"Polri harus segera meminta instansi terkait apabila ditemukan ada jalan yang masih rusak atau belum dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas serta penerangan jalan," ujar Edison dalam siaran persnya (Kamis, 9/7).

Dikatakan, selain fokus pada pengamanan lalu lintas, Operasi Ketupat yang akan digelar selama 16 hari yaitu 10-25 Juli, juga merupakan operasi kemanusiaan. Sehingga, diharapkan Operasi Ketupat ini dapat menekan angka kecelakaan dan korban jiwa akibat kecelakaan.

Karena itu, pengamanan harus dimulai dari keberangkatan hingga sampai tujuan atau kampung halaman dan saat kembali ke daerah tinggal para pemudik. Sebab, setiap musim mudik Lebaran kita selalu dalam situasi memperihatinkan menyaksikan jumlah korban jiwa yang meninggal akibat kecelakaan.

"Dari tahun ke tahun jumlah korban kecelakaan pada musim mudik terus meningkat. ITW berharap, pemerintah tidak lagi membiarkan rakyatnya mati sia-sia di jalan raya akibat kecelakaan," tandasnya. [zul]