DPD Dorong Percepatan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komite III, Fahira Idris dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA), Yohana Yembise di Ruang Rapat Komite III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

"Dengan adanya RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri diharapkan dapat menjadi Undang-undang sebagaimana sesuai dengan prioritas program legislasi nasional. Selain itu dalam RUU ini juga turut mendorong pemerintah daerah agar dapat mendukung program peningkatan kualitas tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di daerah," ujar Fahira senator asal DKI.


Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD GKR Hemas, yang turut hadir memberikan penjelasan, bahwa dalam konteks masalah TKW yang tidak kunjung usai memang bukan tugas Kementerian PP&PA saja, tetapi kerja sama antara Kementerian PP&PA dengan Kementrian Tenaga Kerja.

"Kita harus bisa mendidik perempuan-perempuan pekerja ini sebagai bagian upaya peningkatan kualitas tenaga kerja wanita," ujarnya.

Selain itu untuk penempatan tenaga kerja wanita dengan latar belakang daerah asal dari wilayah Timur Indonesia juga tidak tepat, seperti TKW asal NTT ditempatkan di wilayah Malaysia, tentu berbeda kebudayaan dan kepercayaan.

"Hal inilah yang kemudian memunculkan kejadian timbulnya kekerasan pada mereka, oleh sebab itu tenaga kerja wanita harus dididik agar bisa menjadi tenaga kerja yang profesional, sehingga meminimalisir terjadinya kekerasan dan human trafficking bagi tenaga kerja wanita tersebut," tambah GKR Hemas, Senator asal DI Yogyakarta ini.

Senada dengan hal tersebut, Menteri PP&PA Yohana Yembise menjelaskan tentang pengoptimalan kerja sama antara Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Tahir Foundation meliputi target dan sasaran, ruang lingkup, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan.

"Program kerja yang bekerja sama dengan pihak swasta ini diharapkan dapat menjadi pilot project yang dapat berkelanjutan. Sehingga keluaran program dapat terukur dan sesuai target pemerintah, karena program ini adalah program pertama yang dilakukan Kementrian PP&PA selama Indonesia berdiri dengan mengurus beribu-ribu perempuan untuk dididik dan itu tidak mudah, kami membutuhkan dukungan dari banyak pihak termasuk DPD," jelasnya. [rus]