Komitmen Menteri Bambang Harus Diikuti Kementerian Lain

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>

LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rabu, 24 Juni 2015, 14:06 WIB

. Sebagai komitmen seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi, Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Langkah ini menuai apresiasi dari anggota Komisi XI Jhonny G Plate. Menurutnya, penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi itu merupakan langkah yang baik dan perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan good governance di Kementerian Keuangan.

"Ini juga wujud dari komitmen presiden dan pemerintah kabinet kerja dalam pemberantasan korupsi," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Rabu, 24/6).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Nasdem â€Žini mengatakan bahwa langkah baik Kemenkeu ini perlu diikuti juga oleh kementerian dan lembaga lain, yang belum sempat menandatangani MoU serupa.