Jokowi menolak revisi UU tersebut. Sementara JK, mendukung dan menganggap sikap seperti itu bukan bertentangan secara prinsip dengan Presiden Jokowi.
"Terlalu seringnya JK berlawanan dengan PJ (Presiden Jokowi) menunjukkan bahwa kedua orang tersebut belum memiliki
chemistry yang baik dalam memimpin negeri ini," ungkap pengamat politik senior, AS Hikam (Minggu, 21/6).
"Dan hal ini sungguh sangat disayangkan karena tanpa adanya keterpaduan antara RI-1 dan RI-2, maka keseimbangan politik yang ada dalam Pemerintahan akan terganggu, dan pada gilirannya akan menggangu pula kinerja Kabinet," sambungnya.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi akan selalu dibayangi oleh keragu-raguan dan pertikaian internal (
internal dicord) yang akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat kesuksesan Pemerintahan.
Dia mengingatkan, lima tahun bukanlah waktu yang terlalu lama. Jika tidak pernah ada keterpaduan dan sinergi, kepercayaan rakyat pun akan tersia-siakan.
"Pertanyaan saya, bagaimana mungkin duet tersebut akan bisa harmonis dalam 4 tahun ke depan, jika terhadap setiap masalah yang strategis mereka selalu bertentangan?" katanya mempertanyakan.
Dia menjelaskan, kondisi tersebut akan sangat merugikan Presiden Jokowi. Sebab rakyat Indonesia akan menganggap bahwa Presiden tidak mampu mengendalikan Pemerintahan dan Kabinetnya, terutama dengan Wapresnya.
"Padahal secara konstitusional, Wapres merupakan pembantu utama Presiden. Setidaknya jika JK memang mempunyai pendapat yang berbeda dengan PJ, hal itu harus dibicarakan dalam suatu kesempatan yang tertutup dan ketika PJ sudah memutuskan, maka Wapres harus patuh dan tidak perlu dibawa ke ruang publik," tandasnya.
[zul]
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kerap berbeda pandangan dalam menanggapi sebuah isu. Bahkan kini, daftar pertentangan pandangan antara keduanya bertambah satu lagi, yakni soal usulan revisi UU KPK. 
BERITA TERKAIT: