Presiden Sudah Seharusnya Beri Kado Konkret Buat Buruh

"Saya mendukung berbagai tuntutan kaum buruh Indonesia, karena memang hal tersebut merupakn hal mendasar yang sudah seharusnya mereka dapatkan," sebut Ketua Departemen Buruh DPP PKS, Indra kepada redaksi, Jumat (1/5).

Pemerintah, kata Indra, harus menjamin peningkatan kesejahteraan, upah layak, penghapusan perbudakan modern dalam bentuk praktik outsourcing dan kerja kontrak yang menyimpang, jaminan kebebasan berserikat, tindak PHK sepihak, jaminan social security dan sebagainya.

"Tidak sepantasnya pemerintah membebani buruh dengan tingginya harga BBM, TDL, berbagai kebutuhan pokok lainnya. Sangat bebal apabila pmerintah berencana membuat kebijakn yang hanya akan menaikan upah 5 tahun sekali yang akan memiskinkan kaum buruh," ujar Dewan Pakar Asosiasi Srikat Pekerja Indonesia ini.

Ketua Penasehat LBH DPP FSPMI ini mengungkapkan, persoalan mendasar kenapa akhirnya setiap May Day buruh terus berdemonstrasi dan turun ke jalan, karena memang selama ini pemerintah telah gagal dan lalai memenuhi amanah UU dan UUD 45 yang menjamin berbagai hak buruh. Penegakan hukum atas pemenuhan hak dasar buruh dan berbagai penyimpangan selama ini sangatlah lemah. Pemerintah terlalu sering abai dan bahkan lebih sering berselingkuh dengan para pengusaha dan kapitalis dengan membiarkan berbagai penyimpangan atas hak-hak buruh.

Oleh kerena itu, sambung Indra, momen May Day ini ia mendesak Presiden Jokowi untuk mendengarkan dan memenuhi tuntutan buruh tersebut. Presiden sudah seharusnya memberikan kado kongkrit buat buruh dalam bentuk memenuhi tuntutan kaum buruh tersebut dan bukan lagi pencitraan belaka yang tak bermakna buat buruh.

"Jokowi harus buktikan bahwa dia seorang Presiden yang sbenarnya, yakni Presiden yang mampu memenuhi janji-janji kampanyenya pada kaum buruh sewaktu pilpres dan juga tertuang dalam Nawacita," demikian anggota DPR RI periode 2009-2014 ini. [rus]