Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Ahi MT mengatakan permasalahan infrastruktur menjadi isu utama di semua provinsi se-Kalimantan. Buruknya infrastruktur menyebabkan kabupaten/kota di Kalimantan sulit berkembang.
"Isu strategis prioritas pembangunan sangat banyak, hanya formulasi saja yang berbeda, namun semua sepakat dengan satu isu tematik di Kalimantan yaitu infrastuktur," ungkap dia saat ditemuai di ruang kerjanya, Komplek Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak (Senin, 13/4).
Di Kalbar, kata Ahi, pihaknya telah melakukan musrembang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pra musrembang tingkat provinsi. Permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan itu telah dibahas dalam forum satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Infrastruktur itu sangat berarti bagi kami untuk memberikan kemudahan daerah-daerah untuk berkembang dan juga untuk memudahkan investor untuk masuk," jelas Ahi.
Menurut Ahi, salah satu kendala investasi yakni aksesibilitas. Oleh karena itu, dalam meningkatkan aspek infrastuktur, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah pusat, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar hanya Rp 4,51 triliun.
Dia menambahkan, prioritas pembangunan infrastruktur di Kalbar di antaranya, pembangunan jalan pararel perbatasan RI-Malaysia yang melintasi lima kabupaten di Kalbar, yang membentang dari Kabupaten Sambas, Kalbar hingga ke Provinsi Kalimantan Utara.
"Itu jalan Trans Kalimantan Poros Utara. Hanya memang ada masalah krusial karena daerah sendiri tidak punya dana dan terbentur masalah tata ruang karena harus melalui hutan lindung," tukas Ahi.
[ysa]
. Lima Gubernur se-Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara) akan bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 15 April nanti. Agendanya, menyampaikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) di setiap provinsi se-Kalimantan. 
BERITA TERKAIT: