Sebaliknya istilah petugas partai juga dapat dimaknai secara positif. Artinya, pentingnya para kader partai yang menduduki berbagai jabatan publik dalam melaksanakan amanat dan tugas partai untuk memperjuangkan kepentingan publik.
"Pemaknaan petugas partai akan bernilai positif apabila PDIP mendorong seluruh kadernya yang menjadi pejabat publik untuk selalu mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan individu dan golongan tertentu," kata kata dosen ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan, beberapa saat lalu (Senin, 13/4).
Petugas partai juga, lanjut Firman, bisa bermakna positif sebab pesan itu artinya tetap berpegang pada konstitusi dan platform partai yang semestinya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan nilai ideologis partai. Terutama yang terkait dengan kedaulatan, kemandirian dan kepribadian yang secara jelas dan tegas mengamanatkan perjuangan serta keberpihakan pada kepentingan publik.
Menurut Firman, apabila amanat konstitusi dan platform partai tersebut ditegaskan melalui pesan untuk memperkuat komitmen dan konsistensi untuk memperjuangkan kepentingan publik, maka sejatinya tidak ada alasan bagi seluruh kader PDIP untuk menolak menjalankan amanat yang digulirkan dalam kongres. Hal itulah, yang justru akan menjadi ujian bagi kader- kader PDIP selama lima tahun ke depan untuk menjadikan konstitusi dan ideologi partai sebagai landasan dan pedoman untuk berjuang demi kepentingan rakyat
"Apabila para kader partai tidak menjalankan amanat tersebut, maka bukan hanya citra PDIP yang akan dipertaruhkan, namun yang jauh lebih penting adalah tidak tercapainya cita konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," demikian Firman.
[ysa]
. Istilah petugas partai sebagaimana disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan MegawaTi Soekarnoputri bisa dimaknai secara negatif apabila yang dimaksudkan adalah petugas yang harus mengikuti apapun kepentingan dari elit partai, termasuk yang bertentangan dengan kepentingan publik. 
BERITA TERKAIT: