Lampu Kuning dan Wake Up Call untuk Jokowi

Kurs Rp13.250 per dolar AS masih akan tertekan karena dolar AS yang terus menguat, kewajiban utang yang semakin besar, dan tidak adanya kebijakan jelas dan agresif untuk membuat surplus perdagangan dan neraca berjalan.

Yang ada statement justru "asal njeplak" dari pejabat yang mengatakan, kalau rupiah melemah Rp 100 per dolar AS, negara untung sebesar Rp 2,3 triliun.

Pernyataan ini disampaikan tanpa menyebutkan bahwa beban pembayaran utang akan semakin besar.

Juga ada pernyataan konyol Menko Sofyan Djalil, "kecilnya kiriman TKI membuat rupiah rapuh" atau "ekspor akan meningkat jika rupiah terus melemah" tanpa menjelaskan bahwa sebagian besar ekspor manufaktur Indonesia sangat padat impor (input, parts) sehingga dampak pelemahan rupiah juga kecil. Sementara ekspor komoditas masih terkendala permintaan dunia yg melemah.

Nilai tukar rupiah anjlok adalah sebuah "wake up call” untuk pemerintahan Jokowi.

Tidak bisa hanya terus bicara soal mikro (infrastruktur, proyek dll), tapi juga harus canggih dalam merumuskan kebijakan dan berbicara tentang ekonomi makro.

Jangan "asal njeplak" karena merusak kredibilitas di dalam maupun luar negeri.

Perlu disadari bahwa defisit transaksi berjalan, sebagian besar, dibiayai oleh aliran hot money (speculative inflows). Itulah yang menyebabkan mengapa  BI sangat hati-hati.

Penurunan bunga beberapa waktu lalu oleh BI sebesar 0,25 persen cukup untuk menunjukkan bahwa BI tidak super monetarist. Karena penurunan tingkat bunga sangat besar akan membuat rupiah anjlok mendekati Rp14.000 per dolar AS.

Sayang sekali selama ini, hanya BI yang fokus dalam stabilisasi kurs rupiah. Peranan pemerintah nyaris tidak ada kecuali komentar-komentar asal njeplak dan konyol.

Mengelola makro ekonomi bagaikan pilot dengan banyak knop di panel kontrol. Salah pencet, bikin pesawat  besar RI goyang bahkan bisa nyungsep seperti 1998.

Presiden Jokowi, ini adalah lampu kuning dan "wake up call” yang nyaring.  Rapikan team Anda, siapkan kebijakan makro yang jelas dan hentikan kebiasaan menteri-menteri untuk "asal njeplak". [***]