Pemerintahan Jokowi-JK Harus Tegar Hadapi Ancaman Australia

Demikian disampaikan pakar hukum internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung yang juga Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad, Atip Latipulhayat, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (19/2).

Atip, yang merupakan alumnus Monash University Australia, menjelaskan bahwa hukuman mati diakui eksplisit dalam sistem hukum negara Indonesia secara selektif, termasuk di dalamnya kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. Karena itu, pemerintah asing, dalam hal ini Australia harus menghormati kedaulatan hukum negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang tidak boleh diintervensi.

"Harus dibedakan, ketika Australia memohon untuk tidak dieksekusi, itu adalah hak mereka. Namun ketika Indonesia yang memiliki kedaulatan hukum tidak menerimanya, maka Australia harusnya jangan melakukan tindakan-tindakan yang intervensif dan menunjukkan ketidakhormatan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," demikian Atip. [ysa]