Ical Kirim Surat, Muladi Tunda Putusan 1 Minggu

Mahkamak Partai Golkar (MPG) kemarin kembali meng­gelar sidang perselisihan dua­liseme kepengurusan Partai Golkar kali kedua. Sama seperti sidang perdana pekan lalu, kelompok Aburizal Bakrie tetap memilih tidak menghadiri per­sidangan tersebut. Sebagai gan­tinya, Icalâ€"sapaan Aburizal Bakrieâ€"hanya mengirim sepucuk surat pada hakim MPG.

Namun surat yang dikirim Ical kali ini berbeda dengan surat yang dikirim sebelumnya. Pada sidang perdana, Ical yang tidak datang juga mengirim surat berisi tidak bisa mengikuti per­sidangan. Pada surat yang kedua ini, Ical menyatakan bersedia hadir di persidangan. Hanya saja, Ketua Umum Golkar ha­sil Munas Bali ini meminta kompensasi waktu 1 pekan.

"Pak Aburizal berkirim surat pada kami selaku majelis hakim. Dalam suratnya tersebut, pihak yang bersangkutan siap mem­pertimbangkan kehadiran bila memang diperlukan pada pekan depan," ungkap Ketua Majelis Hakim, Muladi membacakan surat dari Ical di persidangan.

Muladi menjelaskan, maje­lis telah menggelar rapat dan mengambil putusan menghor­mati niat baik Ical. Karena prin­sip sidang MPG harus cover bod side, lanjut Muladi, maka maje­lis menyetujui penundaan waktu 1 minggu untuk mende-ngarkan keterangan dari pihak Ical.

"Kami dari majelis sudah menggelar rapat dan memutus­kan menghormati Pak Aburizal. Sehingga putusan sidang yang harusnya digelar besok (hari ini-red) ditunda pekan depan untuk mendengar kesaksian dan tanggapan dari Pak Aburizal selaku termohon," kata politisi senior ini.

Keputusan majelis langsung ditolak kubu Agung Laksono. Wakil Sekjen Golkar hasil Munas Jakarta, Zainuddin Amali meminta majelis hakim tidak mengabulkan permintaanjeda waktu yang diminta kelompok Ical.

"Kalau ditunda sepekan, apak­ah ada jaminan kelompok Pak Aburizal nanti akan hadir? Kita tahu, mereka sejak awal me­mutuskan tidak mau hadir. Jadi buat apa lagi ditunda, lebih cepat lebih baik," kata Zainuddin.

Menanggapi itu, Muladi menjelaskan, kehadiran Golkar Munas Bali dibutuhkan de­mi menjaga prinsip keadilan. Jangan sampai, kata dia, sidang MPG yang merupakan perintah dari Undang-undang Partai Politik akan kembali menjadi masalah karena ada satu pihak yang tidak hadir.

"Yang pasti, saya sudah te­gaskan pada mereka. Bila pekan depan masih tidak hadir, maka keputusan akan tetap kami buat. Dan kami berjanji, pagi harinya kita bersidang mendengar jawa­ban termohon, sorenya kami akan putuskan," tegasnya.

Sementara itu, dalam persidan­gan kedua, kubu Agung Laksono menghadirkan beberapa saksi untuk menguatkan gugatan­nya. Salah satu saksi yang ikut memberikan keterangan adalah Bendahara Umum DPW Golkar Papua Barat, Achmad Goesra.

Dalam kesaksiannya, Achmad mengatakan ada politik uang yang dilancarkan kubu Aburizal Bakrie dalam Musyawarah Nasional Golkar di Bali. "Saya mendapat transferan uang Rp 1,5 miliar setelah menandatangani surat pernyataan," ungkapnya.

Achmad menjelaskan, pada hari pertama tiba di hotel untuk menghadiri Munas Bali, dia di­hampiri panitia di kamarnya.

Achmad dijanjikan akan diberi uang Rp 150 juta jika menanda­tangani surat pernyataan.

"Isi surat pernyataan itu, men­dukung dan memilih Aburizal Bakrie jadi ketua umum," kata Achmad.

Setelah itu, panitia memberi uang tunai dalam amplop sejum­lah Rp 50 juta. "Kata dia, sisanya nanti ditransfer."

Betapa kagetnya Achmad ketika diberi tahu sekretaris dan wakil bendaharanya bahwa ada transferan Rp 1,5 miliar dalam rekening DPD.

"Saya pikir ini sudah tak be­nar lagi," ucap Achmad. "Jadi, saya memutuskan mundur sebagai peserta munas itu di hari ketiga."

Menanggapi itu, usai persidan­gan, Muladi menegaskan, politik uang masuk dalam pelang­garan serius. Namun kata dia, kesaksian itu harus dikroscek kebenarannya sehingga tidak terkesan fitnah. ***