Imbauan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan, Senin malam (26/1).
"Jangan biarkan isu yang kontradiktif yang dapat mengganggu keutuhan negeri tumbuh kembang. Semua pihak harus bisa menahan diri. Bangsa ini memiliki kearifan dan tradisi musyawarah mufakat. Itu yang harus kita jalankan," ujar Hasto.
Dia mengingatkan mengelola negara yang begitu besar seperti Indonesia memerlukan cara berpikir, cara bertindak, dan cara berucap secara benar. Indonesia tidak bisa dipimpin dengan emosional dan serampangan bak anak muda yang baru belajar mengelola kekuasaan.
"Biarlah supremasi hukum yang berbicara dan menegakkan kebenaran di atas kebenaran. Serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya" tambahnya.
Menanggapi pernyataan politisi PDI Perjuangan Efendi Simbolon yang menyampaikan sikap kritisnya terhadap isu pemakzulan Jokowi, Hasto menegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan tetap menjadi Partai Pemerintah.
Hasto mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Effendi Simbolon dan menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan Jokowi-JK.
"PDI Perjuangan menyadari bahwa sebagai presiden pilihan rakyat, PDI Perjuangan konsisten memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, yakni lima tahun. Itulah sistem politik yang kita anut," tegasnya.
Hasto menyebut PDI Perjuangan akan terus melakukan dialog, mencari solusi terbaik bersama seluruh komponen bangsa. Namun, pada saat bersamaan tetap menegaskan bahwa Joko Widodo adalah Presiden yang diusung PDI Perjuangan yang mendapat dukungan rakyat Indonesia.
[ysa]
BERITA TERKAIT: