"Kita ini kan kader. Apa yang diputuskan partai kita harus taat, sepanjang itu secara etika dan logika politik memenuhi hati nurani kita," jelas Marzuki saat dihubungi Kantor Berita Politik
RMOL pagi ini (Kamis, 15/1).
Dia menjelaskan, Partai Demokrat konsisten menerapkan etika dan fatsoen politik. Yaitu, pejabat yang sudah dinyatakan tersangka harus mundur. Karena itu, Demokrat berbeda sikap dengan 9 fraksi yang di Parlemen terkait calon Kapolri tersebut.
"Karena bagi Demokrat siapapun yang dinyatakan tersangka harus mundur dari jabatan publik. Contohnya, ya beberapa kader Demokrat, walaupun belum diproses di pengadilan, mundur. Itu fatsoen dan etika politik. Tidak ada pertimbangan politik lainnya," tegasnya.
"Jadi, ada etika yang dibangun sejak dulu, bukan hanya pemilihan Kapolri saja," sambungnya.
Soal mayoritas DPR yang meneruskan proses pencalonan Komjen Budi Gunawan tersebut, menurutnya itu sikap masing-masing fraksi yang tak bisa diintervensi.
"Itu keputusan politik. Jadi bukan keputusan yang terkait dengan adanya persoalan di balik itu. Kalau keputusan politik, kita tidak tahu apa pertimbangannya. Memang kita bisa baca dari berbagai komentari anggota dewan di Twitter misalnya. Tapi kita nggak bisa mengintervensi keputusan politik itu," sambungnya.
Meski begitu, dia berharap DPR meski lembaga politik harus membangun dan menjunjung tinggi etika dan fatsoen politik. "Jangan sampai melukai hati rakyat," tandasnya.
[zul]
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie sepakat dengan sikap partainya di DPR yang menolak proses fit and proper test terhadap Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Karena Lemdikpol tersebut sudah dinyatakan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: