Pengungkapan sendiri dilakukan setelah penyidik mendapat informasi terkait dua lokasi yang jadi praktik pemindahan LPG subsidi tersebut.
Dari dua lokasi, petugas mengamankan lima orang guna dimintai keterangan serta 910 tabung LPG.
Tidak hanya lima orang yang diamankan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 560 tabung LPG 3 kg, 12 tabung LPG 5,5 kg, 318 tabung LPG 12 kg, dan 20 tabung LPG 50 kg. Selain itu, turut diamankan 35 regulator modifikasi, empat mobil, dan dua timbangan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menetapkan satu orang tersangka berinisial E alias HB,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Kepada penyidik, tersangka menjelaskan bahwa dirinya memperoleh LPG 3 kg subsidi dari warung, toko kelontong, dan pangkalan untuk kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi menggunakan regulator yang telah dimodifikasi.
Lalu, untuk mengisi satu tabung 12 kg diperlukan isi dari empat tabung 3 kg, sedangkan tabung 50 kg membutuhkan 17 tabung 3 kg.
Kini, E dijerat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp159,6 juta.
“Dittipidter Bareskrim Polri berkomitmen terus melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang subsidi agar subsidi pemerintah tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak,” tegas Irhamni.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bongkar praktik pengoplosan tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi ukuran 3 kilogram (kg) dengan cara memindahkan isinya ke tabung LPG nonsubsidi ukuran 12 kg dan 50 kg di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Rabu, 16 September 2026. 
BERITA TERKAIT: