Sekarang setelah menjadi menteri, Andrinof diminta untuk merealisasikannya.
"Andrinof harus memulai perencanaannya," tegas pengamat ekonomi-politik Dahnil Anzar Simanjuntak kepada
RMOL (Jumat, 5/12).
Dahnil mengingatkan, wacana pemindahan ibu kota ini seringkali muncul sebelumnya. Tetapi sayang, tidak pernah dimulai proses dan tahapannya. Semua wacana kosong. Bahkan, SBY semasa masih menjabat Presiden sempat mengaku pernah membuat tim untuk memulai proses pemindahan ibukota negara.
"Tetapi tidak pernah berlanjut pada tahapan berikutnya," ujar dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini.
Menurutnya, proses pemindahan ibu kotanegara membutuhkan waktu panjang, paling singkat dua periode pemerintahan. Selain itu juga, dipastikan akan menghadapi masalah pelik selain melalui proses politik yang panjang, juga persiapan infrastruktur yang menelan biaya sangat besar.
"Maka bila tidak pernah dimulai, pemindahan ibukota berhenti menjadi wacana pepesan kosong," tekan Dahnil.
Padahal, bagi Dahnil, pemindahan ibu kota adalah keharusan sebagai agenda pembangunan Indonesia jangka panjang. Sebab Jakarta tidak akan mampu dan layak lagi menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi di masa depan.
Karena secara geografis dan demografis, Jakarta pasti semakin
crowding out alias sesak.
"Salah satu langkah jangka panjang untuk mempersempit kesenjangan antar daerah, serta menjaga integrasi NKRI dimasa depan, maka tidak bisa tidak proses pemindahan ibu kota bagi Indonesia yang lebih baik di masa depan harus segera dimulai," demikian Dahnil yang pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah pada dua pekan lalu terpilih sebagai ketua umum.
[zul]
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago termasuk sosok yang sebelumnya mengusulkan pemindahan ibukota negara dari Jakarta. Lewat Visi Indonesia 2033 yang digagasnya, dia mengusulkan pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan karena kompleksitas masalah di Jakarta. 
BERITA TERKAIT: