Hal itu terungkap saat Komisi II DPR kedatangan anggota DPRD DKI Jakarta yang mayoritas juga datang dari KMP. Para legislator Jakarta ini datang mengadukan pelantikan Ahok yang menurut mereka tidak sesuai peraturan. Ahok juga disebut sering memancing keributan antar pemerintah daerah dan DPRD.
Meski begitu, ada juga politisi KMP yang setengah mendukung pelantikan Ahok. Ia adalah anggota Komisi II dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amirul Tamim. Sikap Amirul itu berdasarkan dukungan masyarakat luas terhadap Ahok.
"Saya kira kalau turun ke lapangan ada beberapa pendapat, secara umum masyarakat mendukung sikap-sikap Ahok. Tapi memang kita tak bisa tutup mata ada yang tidak sukai sikap itu. Kita hargai, tapi jangan sampai timbukan polemik," kata Amirul saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
Amirul juga meminta peserta yang hadir dalam rapat agar tidak mempersoalkan Perppu yang dianggap salah dimaknai oleh Ahok. Ia menilai beda tafsir soal Perppu Pilkada tidak perlu diperuncing dengan pemahaman tekstual. Cukup dengan memanggil pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, untuk menjelaskan posisi hukum dimaksud.
"Jadi Komisi II jangan terburu-buru, kaji lebih dalam dan undang Kemendagri untuk jelaskan. Karena di sana dapurnya (pembuat Perppu)," tandasnya.
[ald]
Suara protes atas pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga datang dari Komisi II DPR RI yang mayoritas diisi politisi Koalisi Merah Putih (KMP) . 
