Hatta Rajasa: Saya Mendesak Kepolisian Ungkap Pelaku Teror Rumah Amien Rais

Polisi harus mengungkap motif ini. Beliau itu tokoh senior dan ti­dak boleh terjadi teror seperti ini,” kata Hatta Rajasa.

Lebih lanjut bekas calon wa­kil presiden itu mendesak pi­hak ke­polisian untuk mengu­sut se­gera dan mengungkap motif di balik penembakan tersebut.

’’Kita harus mengutuk tin­da­kan teror seperti ini. Ini tidak bo­leh dibiarkan,” tegasnya.

Inilah wawancara lengkap Rak­yat Merdeka di Gedung DPR, kemarin.

Anda yakin Polisi dapat mengungkap peristiwa penem­bakan itu?
Saya yakin polisi dapat meng­­ung­ ap peristiwa itu dengan jelas. Saya mendesak polisi agar dapat me­nangkap pelaku teror dan me­ng­ungkap motif di balik aksi tersebut.

Apa pesan di balik peristiwa ini?
Pihak berwenang tak boleh ke­colongan lagi. Kami mengutuk se­tiap tindakan teror kepada sia­pa­pun, dan apa pun motifnya.

Negara harus dapat memberi­kan rasa aman dan tenteram pada setiap warga negaranya. Pembe­rian rasa aman ini harus diberikan bukan hanya terhadap Amien Rais saja.

Ngomong-ngomong, Anda sudah menyele­saikan problem antara KIH dan KMP. Bagai­mana pera­sa­annya?
Saya bersyukur ataspenan­da­tanganan nota kesepakatan da­mai dengan kubu Koalisi Indo­nesia Hebat (KIH). Penandata­nganan tersebut akan membuat DPR bisa dapat bekerja setelah sempat ter­hambat karena ada perbedaan pandangan antara KIH dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

Tentu ada kekurangan secara substan­sial dan prinsip kita sudah me­nyelesaikan problem yang mem­buat berhentinya DPR.

Seperti apa suasana perda-maian kedua kubu itu?
Proses itu akhirnya bisa terca­pai dengan suasana kekeluar­gaan, dengan tidak adanya ke­egoi­san dari masing-masing kubu.

Saya menyambut hangat pe­nan­datanganan tersebut, karena ke­duanya meninggalkan kepen­ti­ngan sempit. Ini harus kita lihat dan syukuri bersama.

Apa saja poin kesepakatan itu?
Pertama, bersepakat dan setu­ju un­tuk segera mengisi penuh ang­gota Fraksi pada 11 komisi, em­pat badan dan satu majelis ke­hormatan dewan sehingga secara kelembagaan DPR dapat segera be­ker­ja sesuai fungsi fungsinya se­cara optimal.

Kedua, bersepakat dan setuju untuk mengantisipasi be­ban kerja dan dinamika ke depan serta me­nyesuaikan dengan pe­nam­bahan dan perubahan nomen­klatur Ka­binet Kerja Pemerin­ta­han Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019), maka perlu untuk melaku­kan pe­nambahan jumlah 1 (satu) wakil ketua pada 16 (enam belas) alat kelengkapan dewan (AKD).

Poin kedua ini melalui peru­bahan pasal yang terkait dengan komposisi Pimpinan Komisi, Pim­pinan Badan dan Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

Apa itu saja?
Ada yang ketiga, yakni berse­pakat untuk segera mengisi Pim­pinan AKD yang masih tersedia, Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), serta penambahan Wa­kil Ketua pada tiga AKD yang ditentukan secara musyawarah mufakat.

Selain itu menambah satu Wakil Ketua pada setiap Komisi. Badan dan MKD sebagai kon­sekuensi dan perubahan Undang-Undang ten­tang MD3 tanpa me­ngubah kom­posisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya.

Kalau kesepakatan keempat?
Bersepakat dan setuju melaku­kan perubahan ketentuan terha­dap Pasal 74 Ayat (3), ayat (4), ayat (5). dan ayat (6) serta pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 ten­tang MPR DPR. DPD dan DPRD serta ketentuan Pasal 60 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk diha­pus, karena pasal-pasal tersebut secara substansi sudah diatur pa­da pasal 79 pasal 194 sampai de­ngan pasal 227 Undang-Un­dang MD3 No­mor 17 Tahun 2014.

Sedangkan kesepakatan keli­ma, bersepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis terkait dengan pe­lak­sanaan kesepakatan ini di­tuangkan dalam kesepakatan Pimpinan Fraksi dan KMP dan Pimpinan Fraksi dari KIH yang diketahui oleh Pimpinan DPR RI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kesepa­katan ini.  ***