Partai banteng moncong putih itu masih menunggu keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"PDIP pada posisi belum ada perintah dari ketua umum," kata anggota fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 6/11).
Namun begitu, Rieke meluruskan bahwa program tiga kartu sakti Jokowi, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bukan bagian dari kompensasi kenaikan BBM.
"Ini sebagai sebuah kehendak politik. Itu adalah perintah konstitusi," tambah mantan calon gubernur Jabar
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PDIP tentu akan mengacu pada buku putih dalam mengambil keputusan soal kenaikan BBM.
"Yang di buku putih itu tentu menjadi acuan kita. Di dalam buku putih itu juga ada membahas persoalan jebakan hutang," sambung oneng, sapaan rieke.
"Saya yakin pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang transparan," tandasnya.
[ysa]
BERITA TERKAIT: