Sayang, Megawati Tidak Sabar Ingin Jadi Presiden

 
Dan agar lebih memahami apa itu demokrasi, aku pun bertanya kepada Gus Dur dan mendapat penjelasan yang memuaskan.
 
Karena sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa Indonesia memilih jalan demokrasi, maka membangun supremasi sipil menjadi landasan utama agar perpolitikan nasional tidak boleh lagi memanfaatkan kekuatan militer (ABRI/TNI) untuk menjalankan dan mempertahankan kekuasaan.
 
Maka dibangunlah tradisi kepemimpinan TNI yang semula merupakan “hak prerogratif” TNI-AD karena jumlahnya paling besar, menjadi jabatan yang diatur secara bergilir. Sehingga perwira pilihan dari TNI-AU dan TNI-AL pun bisa menjadi Panglima TNI. Kepolisian dipisahkan dari TNI agar benar-benar menjadi polisi sipil, “bhayangkara demokrasi” dan mandiri.
 
Gus Dur memahami sejarah dan karakter militer di Indonesia berbeda dengan di negara-negara lain. Makanya supremasi sipil yang ditegakkannya bukan agar militer berada sepenuhnya di bawah subordinasi sipil. Tapi agar militer Indonesia solid sebagai kekuatan organisasi bersenjata. Tidak ada lagi kecemburuan antar-angkatan.
 
Kalau sudah menjadi organisasi yang solid, Gus Dur pernah mengutarakan impiannya tentang TNI yang digdaya dan disegani di Asia Tenggara seperti di masa Soekarno. Dengan demikian, militer kita menjadi sangat profesional sebagai penjaga kedaulatan NKRI. Sehingga kaum sipil bisa mengatur pemerintahan dengan tenang tanpa takut ada intervensi kekuatan asing.
 
Sebenarnya masih ada sejumlah langkah Gus Dur untuk penguatan fondasi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi langkah-langkah yang sudah diayunkannya sebagian belum lagi memiliki pedoman pelaksanaannya.
 
Tapi sayang, Megawati yang tidak sabar ingin jadi presiden, dan para politisi sipil kita yang tidak paham geopolitik internasional, dimanfaatkan oleh kekuatan asing yang geram kepada pemerintahan Gus Dur yang membuat mereka jadi tidak bisa lagi menjarah kekayaan Nusantara seenak-udel seperti di masa lalu. Maka terjadilah penggulingan kekuasaan yang inkonstitusonal itu.
 
Dan sejarah kemudian mencatat: beberapa bulan setelah Gus Dur ditumbangkan, pemerintahan Megawati mengeluarkan UU Migas yang membuat pihak asing kembali leluasa menjarah harta kekayaan kita.
 
Masih belum puas, pihak asing mendorong pemerintahan Megawati yang memiliki kekuatan mayoritas di parlemen, untuk mengubah total karakter UUD 1945 yang semula sangat karakyatan, diamandemen secara serampangan sehingga jadi ultra-liberal seperti sekarang.
 
Itulah sebabnya krisis bangsa kita yang menurut perhitungan Gus Dur seharusnya bisa selesai pada 2004, berlanjut sampai sekarang, dan malah makin dalam karena lumbung-lumbung energi kehidupan bangsa sebagian besar sudah diserahkan kepada pihak asing.
 
Sekarang tinggal sisa-sisanya. Apakah akan dipertahankan atau malah dilepas seluruhnya bagi kemakmuran bangsa asing? Tergantung siapa presiden yang akan dipilih rakyat Indonesia pada 9 Juli 2014 nanti.[***]