"Naskah ini penting sebagai bukti konkret apakah koalisi yang dibangun benar-benar mencerminkan kumpulan visi, misi dan program masing-masing partai politik atau hanya hanya mencerminkan satu partai politik saja," jelas peneliti JPPR Masykuruddin Hafidz (Selasa, 20/5).
"Keragaman partai pendukung dalam mengusung pasangan calon juga harus tercermin dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden ini," sambungnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, naskah visi-misi tersebut tidak hanya menjadi syarat kelolosan, tetapi juga benar-benar menjadi wujud dan dasar kenapa koalisi dibangun. Karena dari sinilah masyarakat pemilih lantas dapat membedakan mana koalisi yang dibangun atas dasar kesepakatan dalam menjalankan arah pemerintah secara bersama atau tidak.
Yang tidak kalah penting adalah, naskah visi, misi dan program yang disampaikan ke KPU ini akan menjadi pertimbangan masyarakat pemilih untuk mementukan pilihannya 9 Juli nanti. Apabila naskah ini disusun tidak serius maka akan langsung berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan calon karena kecerdasan pemilih dalam menentukan pilihan juga berdasarkan dari dokumen ini.
"Oleh karena itu, rumuskan naskah visi, misi dan program koalisi sempurna. Seluruh peserta koalisi urun rembug dalam penyusunan dokumen tersebut serta menuliskannya dalam format yang sangat bisa dipahami dan dicerna oleh masyarakat pemilih yang lebih luas. Manfaatkan masa perbaikan untuk menyusun secara lebih konkret dan menyeluruh," demikian Hafidz.
[zul]
Partai politik dan gabungan partai politik harus menyerahkan naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada mendaftarkan ke KPU, sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat 2 UU 42 tahun 2008. 
BERITA TERKAIT: