Karena itu, kemarahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menangkap basah pemberian uang suap dari kendaraan truk kepada aparat penjaga jembatan timbang harus menjadi momentum untuk membersihkan dan memperbaiki perilaku aparatur negara.
"Sehingga bisa menghadirkan birokrasi yang bersih dan birokrasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat bahkan bisa merasa bangga jika memiliki birokrasi yang bersih dan taat hukum," kata Sekretaris Jaringan Pendidikan Integritas Indonesia wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Theofransus Litaay, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 30/4).
Dalam kasus jembatang timbang, ungkap Theofransus Litaay, perlu ditelusuri keterlibatan atau pengawasan atasan dari para operator jembatan timbang, mengingat peristiwa ini sudah lama terjadi. Praktek suap di jembatan timbang disinyalir sudah lama berlangsung, dan ini bukan kasus baru.
"Terbukti dari perilaku kernet truk yang menjawab pertanyaan gubernur Ganjar Pranowo bahwa praktek ini merupakan kebiasaan," katanya.
Dari sudut pandang teori penegakan hukum, lanjutnya, dikatakan bahwa perilaku berulang akan membentuk kebiasaan dan tercipta perilaku baru. Jika aturan dijalankan secara konsisten, maka yang terbentuk seharusnya adalah perilaku taat hukum oleh masyarakat. Namun jika aparat hukum memberikan contoh yang salah maka akan membentuk perilaku baru berupa perilaku pelanggaran hukum.
[ysa]
BERITA TERKAIT: