Anggito Abimanyu: Silakan KPK Geledah Semua Dokumen Di Kantor Saya

“Geledah semua dokumen yang ada di kantor saya. Tidak perlu sungkan. Bawa saja semua yang diperlukan KPK. Saya ingin lembaga ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,’’ tegas Anggito Abimayu kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Anggito Abimanyu diperiksa KPK, 19 Maret 2014 mengenai kejanggalan pengelolaan dana haji periode 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar dari pengelolaan dana haji selama 2004-2012. Dalam periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun, dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun.

Anggito mengakui, jika ada beberapa ketentuan yang lebih administratif. Namun, pengelolaan dana haji di 2013 diklaimnya cukup jelas.

“Terlebih di tahun ini, saya yang pegang semuanya. Tapi  tahun 2012 saya tidak tahu, karena saya belum menjabat,” jelasnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa Anda mengetahui kasus ini sebelumnya?
Saya tidak tahu. Sebab, saya mulai masuk 26 Juni 2013. Setelah menjabat, saya melihat ada yang aneh dalam pengelolaan dana haji. Saya melihat dokumen yang mungkin ada belum diklarifikasi. Lalu saya pelajari dokumen tersebut.

Apa hasilnya?
Memang ada beberapa ketentuan yang lebih administratif. Jika KPK menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan di lapangan, misalnya ada anak buah saya yang menerima uang, silakan KPK mendalaminya.

 Apa saja keterangan yang diminta KPK?
Saya dimintai keterangan dan diskusi umum klarifikasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji, pertanyaan seputar bagaimana prosedur pengadaan pelayanan. Selain itu juga ditanya mengenai katering, pemondokan dan transportasi.

Klarifikasi konfirmasi mengenai prosedur pelayanan itu bagaimana,dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pelayanan di Arab Saudi. Saya sudah sampaikan bahwa tahun 2012, saya tidak ikut.

Adakah persiapan sebelum menjalani pemeriksaan?
Persiapannya banyak. Sejak tahun lalu saya sudah siap-siap. Mulai mempelajari laporan dan dokumen dari berbagai staf yang pernah dipanggil KPK.

Di antaranya, Kasubdit, pejabat pembuat komitmen. Saya pelajari semuanya. Lalu konsultasi dengan para penasihat hukum. Saya undang mereka yang memberikan saran bahwa saya harus ini dan itu.

Apa Anda takut ketika diperiksa KPK?
Saya tidak pernah takut. Saya sangat siap untuk diperiksa  KPK. Justru saya menunggu momen pemanggilan KPK. Saya ingin tahu apa yang menjadi permasalahan bagi KPK. Saya sangat yakin kalau saya tidak bersalah. Kasus yang sedang bergulir sudah terjadi sebelum saya masuk ke lembaga ini.

Apa saja yang Anda lakukan selama pemeriksaan?
Dalam pemeriksaan saya bertukar dokumen sama KPK. Saya kooperatif sekali. Saya cocokkan data yang dimiliki KPK dan dari data yang kami punya. Tentunya memang ada perbedaan. Data yang ada di KPK juga jadi bahan pembelajaran untuk kami agar bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Saya ingin lembaga yang saya pimpin sekarang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Untuk memperbaikinya, apa yang Anda lakukan?
Salah satunya, sudah tidak ada lagi dana haji yang ditampung di rekening pribadi. Semua dana menggunakan mekanisme perbankan. Konversi kurs dilakukan perbankan tidak ada atas perintah seseorang.

Seluruh proses keuangan haji dilaporkan dan diaudit oleh Inspektorat Jenderal dan auditor BPK. Tiga tahun terakhir dilaporkan hasilnya wajar. Semua informasi keuangan haji kini dipublikasikan secara transparan di website haji.kemenag.go.id.

Anda yakin mampu membenahi pengelolaan haji?
Saya optimistis ke depan akan jauh lebih baik dari sekarang. Pengelolaan dana haji juga dianggap telah tepat karena cukup banyak kemajuan yang telah diraih dalam kebijakan penyelenggaraan haji selama ini.

Contohnya peningkatan kualitas pengelolaan haji dengan keberhasilan Kementerian Agama mendekatkan pemukiman jamaah haji Indonesia dari Masjidil Haram.

Sedangkan keberhasilan dari dan kualitas pengelolaan keuangan haji dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan subsidi dari dana haji yang disetorkan atau dana optimalisasi seperti yang disebutkan perbankan syariah. ***