Abdul Haris Semendawai: Saat Diperiksa KPK, Saksi Yang Dilindungi LPSK Wajib Didampingi

“KPK juga sudah sering kok memanggil saksi yang dilin­dungi LPSK untuk dimintai ke­terangan. Tidak ada yang luar biasa dengan hal itu,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai kepada Rak­yat Merdeka di Ja­karta, Senin (3/3).

Seperti diketahui, Senin (3/3), KPK menggelandang seorang pria yang mengenakan baju batik. Dibawa menggunakan mobil Ford Everest dengan pelat nomor B 1089 POO. Wajah  pria yang digelandang itu ditutupi.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, pria itu saksi yang dilindungi LPSK. Meski de­mikian, Johan tidak menyebut identitasnya.

“Itu saksi yang dilindungi LPSK. Karena dilindungi, iden­ti­tasnya tidak bisa disampaikan. Pokoknya terkait salah satu kasus yang ditangani di KPK. Ini di penyidikan,” kata Johan.

Abdul Haris Semendawai se­lan­jutnya mengatakan, pihak­nya be­kerja sama dengan semua lem­­ba­ga penegak hukum. Para saksi yang dilindungi LPSK bo­leh saja diperiksa demi me­nun­taskan suatu kasus.

Berikut kutipan selengkapnya:

 Siapakah saksi yang dijem­put KPK itu?
 Saya belum tahu. Kebetulan sa­ya baru saja pulang dari luar negeri.

Kalau inisialnya pasti tahu dong?
 Tidak. Maaf, tapi saya betul-be­tul baru tiba hari ini (Senin, red). Coba tanya kepada penang­gung jawab selama saya di luar negeri.

Masak Ketua LPSK tidak mendapat laporan?
Kan selama saya pergi me­mang ada yang meng-handle tugas saya. Nanti saya lihat lapor­an­nya dulu.

Saksi tersebut diboyong ke KPK, ini bagaimana?
Selama ini saksi yang dipinjam KPK tetap berada di bawah per­lin­dungan LPSK. KPK hanya membawanya untuk dimintai ke­terangan terkait penyelidikan.

Tidak bisa dimintai kete­rang­an di kantor LPSK saja?
 Bisa saja. Tapi itu semua ter­gan­tung kepentingan penye­li­dik­an. Kalau KPK merasa perlu di­bawa ke kantornya, ya mereka ting­g­al meminta kepada kami. Ka­mi tidak keberatan kok. Hal semacam ini sudah sering terjadi.

Toh meski diperiksa di kantor KPK, dari pihak LPSK tetap mem­berikan pendampingan. Akan ada pihak LPSK yang men­dampingi saat pemeriksaan.

Saksi tersebut hanya datang bersama penyidik KPK?
Saya tidak tahu. Mungkin pen­dampingnya akan menyusul. Ka­rena presedurnya seperti itu. Ta­pi itu hanya soal teknis kecil, ti­dak perlu dipersoalkan.

Yang jelas, saat diperiksa KPK, saksi yang dilindungi LPSK wajib  di­dam­ping. Mere­ka tahu prosedur itu, ka­rena su­dah se­ring bekerja sa­ma.

Prosedurnya seperti apa sih?
 Kalau penegak hukum yang mem­butuhkan keterangan dari saksi yang dilindungi LPSK, me­re­ka tinggal mengajukan surat. Isi­nya permohonan untuk me­me­riksa saksi yang bersangkutan. Sebutkan nama-namannya, ka­sus­nya apa, dan akan melakukan pe­meriksaan di mana. Bisa di kan­tor LPSK atau tempat lain­nya. Kalau sudah, akan kami pro­ses dan selesai proses, kami is­ti­lah­nya pinjamkan. Tapi sya­rat­nya harus tetap kami dampingi.

Dari mana aparat penegak hukum tahu saksi itu dilin­du­ngi LPSK?
Mereka kan tinggal bertanya kepada kami. Orang yang mere­ka cari,  apa ada dalam perlindu­ngan ka­mi atau tidak. Namanya juga sudah bekerja sama.

Oh ya, bagaimana tentang RUU LPSK?
 Masih dibahas. Kami memin­ta agar Undang-Undang Perlin­du­ng­­an Saksi dan Korban meng­atur dengan tegas kriteria saksi pelaku atau justice collaborator agar ti­dak terjadi perdebatan an­tara pe­negak hukum. Keten­tuan tersebut diperlukan untuk me­mas­tikan, siapa yang dapat di­beri status justice collabo­rator, mau­pun siapa yang ber­wenang mem­beri predikat itu.

Dengan kepastian itu, diha­rapkan tidak akan terjadi pro dan kontra pemberian status. Ada pe­doman yang jadi acuan yang je­las. Sebab, selama kan ini kerap terjadi perdebatan antara pe­ne­gak hukum, pengacara pe­laku, dan LPSK soal pemberian sta­tus saksi pelaku kepada sese­orang yang sedang berperkara.
 
Apa saja syarat justice colla­borator?
Pertama, seorang pelaku keja­hatan dapat dikategorikan se­ba­gai saksi pelaku jika dia pelaku kejahatan, tetapi bukan aktor uta­ma. Kedua, pelaku memiliki in­formasi yang signifikan yang ber­guna untuk membingkai suatu per­­kara. Ketiga, dia mau ikut be­kerja sama dengan penegak hu­kum. Kerja sama yang dimaksud adalah pelaku tidak memberi ke­te­rangan dengan berbelit dan ti­dak menyembunyikan kejahatan.
 
Kalau menimbulkan keru­gian negara, bagaimana?
Jika ada kerugian negara yang disebabkan kejahatannya, yang ber­sangkutan harus me­ngem­bali­kannya. Kalau ada aset negara yang ada di mereka (pe­laku ke­jahatan). Tapi mereka ma­sih me­nyembu­nyikan, tidak mau mem­be­rikan, itu salah satu bentuk ti­dak kooperatif. Kami tidak mem­beri rekomendasi di­jadikan justi­ce collaborator.
 
Ada lagi masukan penting da­lam RUU itu?
Kami juga meminta untuk memperkuat pengertian restitusi dan kompensasi korban, supaya bisa memberi kepastian hukum bagi korban. Termasuk di dalam­nya memasukkan subjek hukum baru, yaitu korban kejahatan te­ror­isme dalam pemberian ban­tuan medis dan psikososial.

Kami juga me­nam­bah keten­tu­an perlindungan saksi yang lebih kuat, terutama dalam ke­wenang­an LPSK dalam me­nge­lola prog­ram perlindungan saksi, termasuk prosedur.

RUU me­nambahkan ketentuan baru ter­kait hak dan per­lindungan saksi anak yang bersak­si melawan orang­tuanya. Terma­suk per­lin­dungan bagi ahli yang mem­be­ri­kan kete­rangan di per­sidangan.  ***