Pemerintahan Pasca SBY Jangan Lagi 'Rabun Jauh'

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Senin, 03 Maret 2014, 15:29 WIB
Pemerintahan Pasca SBY Jangan Lagi 'Rabun Jauh'
Dahnil Anzar Simanjuntak
Kecil Besar
rmol news logo Pemerintahan Indonesia mendatang pasca rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus keluar dari model kebijakan ekonomi yang miopik alias rabun jauh.

"Yaitu, kebijakan yang terjebak pada term jangka pendek," ujar ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi Pesan Kunci "Indonesia Pasca SBY" yang digelar Rakyat Merdeka Online di kawasan Cikini, Jakarta kemarin.

Menurut dia, pasca SBY, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Pertama, lebih dari 80% sumber daya alam dikuasai asing. Oleh sebab itu, butuh presiden yang berani melawan dominasi pembajakan SDA tersebut.

Kedua, ketahanan pangan yang masih lemah. Dia menjelaskan, impor di subsektor peternakan saja sepanjang 2013 meningkat sebesar 60 persen. Sementara untuk impor pangan lain meningkat sebesar 29 persen lebih.

"Hal ini terjadi karena perspektif rabun jauh dalam kebijakan ekonomi kita masih diidap, sehingga ketika pasokan kurang, kita tidak punya pilihan selain impor," beber dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten ini.

Namun sayangnya, kebijakan substansi jangka panjang seperti revitalisasi pertanian, hanya berhenti pada tingkat retorika. [zul]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA