Suhardi: Setuju Pemilu Serentak Asal Tertutup

“Kami akan usul supaya dilaku­kan pemilu serentak tapi meng­gunakan sistem tertutup. Sistem tersebut lebih baik. Dengan sis­tem tertutup saya yakin tata ke­lola negara akan jadi lebih baik,” ujar Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) Suhardi kepada Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu.

Menurut Suhardi, sistem terbu­ka yang diterapkan sekarang me­mang terlihat sangat demokratis. Namun, juga sangat banyak dam­pak negatifnya. “Itu berdasarkan kajian kami,” tambahnya.

Sebelumnya Mahkamah Kons­titusi (MK) mengabulkan seba­gian permohonan uji materi Un­dang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden yang di­ajukan Aliansi Masyarakat Si­pil untuk Pemilu Seretak. Uji ma­teri tersebut diantaranya diaju­kan oleh Dosen Universitas Indo­nesia Effendi Gazali.

Dalam putusannya, Mahka­mah Konstitusi menyatakan pe­milu presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif dilakukan serentak pada tahun 2019.

Ketua Mahkamah Konstitusi Ham­dan Zoelva mengatakan, jika pemilu serentak dilaksana­kan pada 2014, maka tahapan Pe­milu yang saat ini sedang ber­lang­sung menjadi terganggu dan ter­hambat karena kehilangan da­sar hukum.

Selain itu, Mahkamah mem­per­timbangkan, jangka wak­tu yang tersisa tidak me­mung­­kinkan atau tidak cukup me­madai untuk membentuk peraturan perun­dang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu seren­tak digelar pada 2014.

Bagaimana tanggapan Gerin­dra? Berikut kutipannya :

Anda setuju pemilu seren­tak?
Ya, Gerindra setuju, kerana bi­sa menghemat biaya penye­lenggara maupun peserta pemilu. Karena sama-sama berkam­pa­nye, kampanyenya hanya sekali.

Kalau digelar 2014, Anda setuju?
Tidak bisa, waktunya terlalu me­pet. Kan butuh banyak persia­pan lagi dari peserta maupun penyelenggara pemilu. Saya kira sudah tepat dilakukan 2019.

Sekarang pun KPU terlihat belum siap?
Memang, masih banyak yang harus dibenahi. Masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap-red) saja belum rampung. KPU tentu harus secepatnya menyelesaikan berba­gai masalah persiapan pemilu tersebut.

Kalau keadaannya begini, bukankah sekalian saja pemilu serentak dilakukan 2014?
Tidak, waktunya terlalu mepet. Persiapannya tidak akan terkejar. Bisa kacau nanti penyeleng­ga­raan pemilunya. Kalau sekarang kan sudah disepakati dari jauh hari. Jadi ketidaksiapan itu sudah menjadi tanggungjawab penye­lenggara.

Alasannya bukan karena Gerindra tidak siap kan?
Apa dasarnya kami disebut tidak siap? Animo masyarakat terhadap Gerindra semakin tinggi kok. Setiap hari orang-orang yang ingin masuk menjadi kader Gerindra terus bertambah. Saya pun jadi kerepotan.

Soal capres, animo masyarakat terhadap Pak Prabowo juga se­ma­kin tinggi. Hal itu terlihat dari besarnya animo masyarakat ter­hadap Pak Prabowo. Hasil survei Pak Prabowo pun selalu tinggi sejak setelah Pemilu 2009. Jadi tidak ada alasan kami tidak siap.

Gugatan Yusril soal pemilu serentak masih berjalan. Ba­gai­mana jika gugatan itu dise­tujui, dan pemilu serentak dila­kukan 2014?
Ya tidak apa-apa, Gerindra siap menjalankan putusan MK. Toh kami tidak ada kendala soal ka­pan waktu penyelenggaraan pe­milu serentak.

Kata Yusril, Pemilu 2014 jadi inkonstitusional kalau tidak serentak. Tanggapan anda?
Soal itu kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK kan sudah fasih hu­kum. Kalau MK sepakat menya­ta­kan harus serentak di 2014 karena bisa inkustitusional ya kami ikuti.

Apa yang akan dilakukan Gerindra kalau pemilu seren­tak dilakukan tahun ini?
Kami tentunya harus memba­has hal-hal teknis yang perlu diubah dan dipersipkan. Kalau soal sosialisasi caleg dan capres sih saya rasa kami semua sudah siap

Apa saja sih, dampak nega­tif pemilu dengan sistem ter­buka?
Ada dua dampak yang paling fatal. Pertama, ongkos politik ma­kin mahal. Semua orang yang nyaleg kan butuh dana untuk kampanye untuk pasang iklan, dan datang sosialisasi ke berbagai tempat. Dana untuk itu semua tidak murah, dan terus bertambah mahal.

Kedua, hanya orang yang banyak duit yang bisa terpilih. Penyebabnya ya kebutuhan dana operasional kampanye yang ma­hal itu. Akibatnya, orang-orang yang duduk di Parlemen pun bisa jadi bukan kader terbaik.
 
Kedua faktor inilah yang me­nye­babkan korupsi, dan ambura­dulnya pengelolaan negara saat ini.

Kebutuhan dana kampanye itu sebetulnya kan bisa ditekan seminim mungkin kalau kader yang sudah menjabat me­nun­jukkan kinerja. Salah kader­nya juga dong?
Tetap sulit. Dikurangi mung­kin. Sebab mereka kan tidak punya banyak waktu untuk me­ne­mui konstituen yang jumlah­nya jutaan dalam kurun waktu lima tahun. Sementara disisi lain, mereka juga harus terus bekerja.

Kalau kinerja bagus peni­laian masyarakat pasti positif dong?
Memang. Masalahnya hasil kinerja itu juga kan bukan upaya seorang kader saja, dan masya­rakat tahu itu. Akibatnya tidak menjamin masyarakat akan me­ni­lai bagus seorang kader, ma­kanya dibutuhkan dana untuk sosialisasi ke dapil dan iklan kampanye.

Soal kader tidak berkualitas yang terpilih, itu kan salah parpol juga, mengapa kader seperti itu dijadikan caleg?
Karena kader yang minim dana memang sulit untuk menang. Se­bab ya masalah dana kampanye yang semakin mahal tadi. Semen­tara tujuan didirikannya partai itu kan untuk memenangkan pemilu. Jadi Partai tidak bebas memilih sebetulnya. Lain ceritanya kalau menggunakan sistem tertutup, di­mana masyarakat hanya memi­lih parpol, dan parpol memiliki ke­we­nangan penuh untuk me­nen­tu­kan caleg yang duduk di par­le­men. Dengan cara ini kan caleg yang maju jadi berkualitas, kare­na kan partai tahu mana yang bagus.

Tapi sistem tertutup kan ti­dak menjamin. Soalnya hanya para petinggi partai, dan orang-orang dekatnya yang bisa nyaleg. Ini gimana?
Itu kan tergantung parpolnya. Kalau ada partai yang seperti itu, tidak mengutamakan kualitas kader, ya masyarakat jangan mau pilih partainya. Biar rugi mereka.

Kalau sistem tertutup seba­gus ini, mengapa tidak dila­kukan pemilu sekarang saja?
Sebab banyak yang tidak setu­ju. Kami sih sudah mengajukan. Tapi karena kami kalah jumlah, jadi ya disepakati seperti seka­rang.  ***