Demikian antara lain disampaikan ekonom senior DR. Rizal Ramli usai bertemu Sultan Hamengkubuwono di Keraton Kulon, Jogjakarta, Sabtu sore (11/1). Pertemuan itu salah satu mata acara dalam kunjungan Rizal Ramli ke Jogjakarta. Hari ini ia dijadwalkan berkunjung ke Gunung Kidul.
“Pemilu bukanlah rutinitas lima tahunan. Seperti kata Sultan, Pemilu 2014 tidak boleh sama dengan 2009 yang penuh dengan
money politic dan bagi-bagi kekuasaan. Tapi saya kira masih ada waktu buat kita berusaha, agar Pemilu yang mahal sekali itu ada artinya untuk rakyat. Saya banyak belajar, banyak wisdom dari Sultan tentang soal ini,†kata pria yang akrab disapa RR1 ini.


Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid itu kembali mengingatkan usul yang kerap disampaikannya sejak dua tahun. Dia mendorong agar partai politik dibiayai negara. Dalam hitung-hitungannya, cuma diperlukan Rp 5 triliun per tahun.
Jumlah ini, sambung Rizal, jauh lebih kecil dibandingkan dengan korupsi berjamaah yang dilakukan kader-kader parpol selama ini, yang jumlahnya mencapai Rpv60 triliun hingga Rp 70 triliun tiap tahun.
“Zaman dulu, korupsi anggaran sekitar 30 persen. Sekarang, jumlahnya naik 15 persen lagi. Korupsi sekarang dilakukan sejak pembahasan di Badan Anggaran DPR. Ditambah dengan korupsi di lapangan, jumlahnya menjadi 45 persen. Ini harus dihentikan. Dengan dibiayai negara, parpol tidak lagi sibuk mencari dana. Mereka hanya bertugas melahirkan kader-kader berintegritas dan berkualitas untuk memimpin negara,†urai capres paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.
[dem]
Rakyat tidak boleh lagi salah dalam memilih pemimpin. Rakyat tidak boleh lagi menggadaikan nasibnya dan nasib anak cucunya dengan sembako atau uang dari para capres yang sibuk dengan pencitraan tanpa karya nyata. 
BERITA TERKAIT: