Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Said pun menegaskan bahwa KPSI mendukung sikap pemerintah dan DPR dalam hal pelaksanaan UU Minerba No 4/2009 ini. Dengan UU yang melarang perusahaan pertambangan mengekspor bahan mineral mentah dan wajib membangun smelter ini akan menghindari eksploitasi kekayaan alam indonesia yang merugikan negara dan rakyat..
"Anggota KSPI di PT VALE Indonesia sudah menjalankan kebijakan tersebut dengan tidak mengekspor mineral mentah dan sudah memiliki smelter sendiri tetapi tidak ada PHK bahkan terjadi penyerapan tenaga kerja baru," kata Said dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 9/1).
Said menduga, ada PT. Freeport dan PT. Newmont di balik ancaman PHK besar-besaran itu. Dua perusahaan asing ini sejak awal menolak kebijakan penerapan UU Minerba. Tanpa kebijakan ini, mereka tetap bisa mengekspor mineral mentah dan tidak mau membangun smelter. Tentu saja, tindakan dua perusahaan ini jelas-jelas melanggar hukum.
"Mereka takut dugaan praktek perusahaan yg merugikan negara Indonesia selama ini terbongkar. Jadi stop wacana ancaman PHK buruh yang hanya pepesan kosong itu," demikian Said.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
. Ancaman dari sementara pihak bahwa pelaksaan UU Minerba pada 12 Januari mendatang akan memicu lahirnya jutaan pengangguran baru tidak perlu dipercaya. 
BERITA TERKAIT: